Prabowo Subianto, Tiga Kali Bertarung di Pilpres, Kini Ditawari Jadi Menteri Jokowi...

Pernyataan yang disampaikan Prabowo seusai bertemu Presiden Joko Widodo cukup mengejutkan.

Prabowo mengaku ditawari menduduki salah satu pos menteri di Kabinet Kerja Jilid 2.

Menurut dia, Jokowi memintanya menjadi menteri bidang pertahanan.

“Saya diminta bantu Beliau di bidang pertahanan. Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan,” kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo menyebutkan, Gerindra mendapatkan jatah dua kursi menteri di kabinet Jokowi yang baru.

Tiga kali bertarung di Pilpres

Kesediaan Prabowo menjadi menteri Jokowi memancing komentar warganet di media sosial, khususnya Twitter, hingga "Prabowo" menjadi trending hingga Selasa siang ini.

Ada lebih dari 69.000 twit mengomentari ini.

Komentar warganet ini menyoroti rekam jejak Prabowo yang sudah tiga kali bertarung di arena Pemilihan Presiden.

Pada 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden yang maju bersama Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebagai calon presiden.

Pasangan ini kalah, karena Pilpres 2009 dimenangi oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Dua kontestasi berikutnya, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Prabowo maju sebagai calon presiden.

Rivalnya sama, Joko Widodo.

Pada Pilpres 2014, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa kalah dari Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kala itu, Prabowo-Hatta diusung Gerindra, Golkar, PKS, dan PAN.

Pada Pilpres 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri menjadi calon presiden bersama Sandiaga Uno sebagai wakilnya.

Prabowo kembali kalah dari Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin.

Mengapa mau terima tawaran jadi menteri Jokowi?

Setelah tiga kali bertarung di Pilpres dan kalah, alasan apa yang membuat Prabowo menerima tawaran Jokowi?

Pengamat politik Aditya Perdana menilai, hal tersebut wajar dan alamiah.

“Secara alamiah memang itu fungsinya partai politik, dia harus menjadi bagian dari kekuasaan. Sehingga mereka merasa ketika sudah 3 kali kalah, mau tidak mau mempertimbangkan soal itu,” kata Adit saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019) pagi.

Menjadi bagian dari pemerintah dipandang menjadi salah satu cara yang harus diambil oleh Gerindra untuk mempertahankan keberadaannya di panggung politik nasional.

Apalagi, untuk proyeksi 5 tahun yang akan datang, Pemilu dan Pilpres 2024.

“Mempertimbangkan itu juga menurut saya masuk akal, karena kalau kita bicara survival-nya partai politik maka untuk next election di 2024 mereka harus memperhitungkan resource, sumber daya," ujar Aditya.

“Sumber daya itu bukan cuma soal uang ya, sumber daya itu bukan soal orang, tapi ini juga soal popularitas, elektabilitas dari partai tersebut untuk dilirik,” lanjut dia.