Meski Tak Wajib, Mengapa Pelibatan KPK dalam Penyusunan Kabinet Jokowi Dianggap Penting?

KOMPAS.com - Ketua Pusat Kajian Anti-korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, mengatakan, pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembentukan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.

Pada 2014, KPK dilibatkan dalam pembentukan kabinet Jokowi. Namun, langkah itu tak diambil dalam pembentukan kabinet barunya bersama KH Ma'ruf Amin.

"Secara hukum memang tidak ada kewajiban untuk melakukan hal tersebut (melibatkan KPK). Pembentukan kabinet atau penunjukan menteri itu memang menjadi wilayah eksklusif dari kewenangan Presiden," kata Oce kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2019).

Meski demikian, menurut dia, penting dilakukan penelusuran untuk memastikan integritas calon menteri.

"Itu menurut saya lebih pada menunjukkan komitmen untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih dari korupsi," lanjut dia.

Menurut dia, kabinet adalah wajah Pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, penunjukan atau pemilihan anggota kabinet harus dilakukan secara akuntabel agar tidak ada catatan-catatan buruk terhadap mereka yang akan diangkat.

"Kalau Presiden mengangkat orang-orang demikian tentu akan memperburuk citra pemerintahan padahal baru saja dimulai," kata Oce.

Oce menyebutkan, konsultasi ke KPK merupakan langkah kehati-hatian agar Presiden mendapatkan pembantu-pembantu terbaik.

Selain itu, pelibatan KPK dalam pembentukan kabinet bisa menjadi langkah antisipasi atau pencegahan agar tak ada kandidat yang berkasus atau memiliki perkara.

"Tentu Presiden juga yang akan dirugikan," kata Oce.

Langkah Jokowi yang kini tak lagi melibatkan KPK, menurut Oce, menunjukkan ada relasi kurang baik antara pemerintah dan KPK.

Renggangnya hubungan antara kedua lembaga ini dinilainya terlihat dalam beberapa bulan terakhir.

"Tanda-tandanya misalnya dalam pembentuan kabinet, Presiden tidak bertanya terkait nama-nama calon menteri," kata Oce.

"Boleh jadi situasi itu yang membuat relasi dua lembaga negara jadi terganggu," ujar dia.

Oce menyebutkan, pada pemerintahan sebelumnya, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KPK selalu diminta melakukan penelusuran rekam jejak terkait nama-nama calon menteri.

Menurut dia, apa yang dilakukan Jokowi saat ini berisiko besar yang akan ditanggung pemerintahan mendatang.