Berikut 5 Pernyataan Wiranto soal Kerusuhan di Papua

KOMPAS.com - Dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur berbuntut panjang. Gelombang demonstrasi di tanah Papua pun terus terjadi hingga Kamis (29/8/2019).

Selain membakar kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), kantor Telkom dan kantor pos, massa juga membakar sebuah SPBU yang berada di samping kantor BPN di Jalan Koti, Jayapura.

Namun menurut Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja, kondisi di Kota Jayapura hingga Jumat (30/8/2019) malam sudah terkendali dan berangsur kondusif.

Menanggapi kerusuhan di Papua, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto pun angkat bicara. Berikut sejumlah pernyataan Wiranto yang dirangkum Kompas.com:

1. Penumpang gelap di kerusuhan Papua

Diberitakan Kompas.com (30/8/2019), Wiranto menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui siapa pihak yang menunggangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat akhir-akhir ini.

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/9/2019), ia mengatakan bahwa laporan secara lengkap soal kerusuhan di Papua dan Papua Barat sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Termasuk juga siapa penumpang gelap yang menunggangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," kata Wiranto saat konferensi pers usai rapat.

"Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat keuntungan dari kerusuhan ini. Kita peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin buat suasana instabil," ucap dia lagi.

Tetapi, Wiranto tidak mengungkapkan pihak yang mendapat keuntungan dari kerusuhan tersebut.

2. Belum mau umumkan jumlah korban

Masih dari sumber yang sama, Wiranto menolak untuk mengungkapkan berapa jumlah korban dari masyarakat sipil yang tewas akibat kerusuhan dan kontak senjata di Papua.

"Malam ini kita enggak bicara soal yang korban yang rusak, itu nanti pada penjelasan yang lain. Karena laporan terus berjalan. Kita biasanya menerima laporan malam seperti ini, kita kompilasi, baru kita jelaskan besok pagi," kata Wiranto saat ditanya wartawan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Diketahui sebelumnya, beberapa media baik dari dalam maupun luar negeri memberitakan ada enam hingga tujuh korban yang tewas akibat kontak senjata Deiyai pada Rabu (28/8/2019).

Kendati demikian, Wiranto meyebut, hingga kemarin malam ada dua warga sipil yang tewas.

Selain itu, Wiranto juga menegaskan bahwa update informasi terkait jumlah korban merupakan kewenangan pemerintah dan aparat.

"Ya terserah kitalah mau umumkan (jumlah korban) atau tidak. Kalau diumumkan perlu diumumkan, kalau tidak, tidak," kata dia.

3. Menarik Aparat TNI-Polri

Selain kedua hal di atas, Wiranto menjamin bahwa aparat TNI dan Polri akan ditarik apabila kondisi di Papua dan Papua Barat sudah kondusif.

"Saya jamin personel ditarik kalau sudah tenang dan enggak ada serangan, enggak ada gangguan keamanan. Oleh karena itu, semuanya harus kita selesaikan dengan dialog, bukan dengan demo dan merusak," ujar Wiranto, Jumat (30/8/2019).

Menurut Wiranto, aparat TNI dan Polri yang dikirimkan ke Papua dan Papua Barat tidak lain untuk mengamankan masyarakat, bukan untuk melakukan tindakan represif.

Wiranto juga menyampaikan, sebaiknya masyarakat di Papua dan Papua Barat lebih mengedepankan proses dialog, bukan dengan kekerasan.

"Seperti yang saya katakan tadi, unek-unek itu bisa selesai dengan demokrasi. Harapan itu tidak selesai dengan kita membuat anarkis, tapi itu bisa selesai dengan dialog," ujar Wiranto.

4. Soal pemblokiran internet

Wiranto juga mengungkapkan bahwa pemblokiran internet di Papua bukanlah sewenang-wenang. Hal tersebut dilakukan karena untuk menjaga situasi keamanan nasional.

"Kalau pemerintah bertindak itu (pemblokiran internet) bukan sewenang-wenang, bukan melanggar hukum, tetapi semata-mata menjaga keamanan nasional, menjaga keutuhan nasional," kata Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Ia mengatakan, pemblokiran internet tersebut dilakukan agar peredaran berita bohong (hoaks) tidak semakin meluas dan membahayakan kepentingan bangsa.

"Saya tak ragu-ragu untuk setiap saat melemotkan medsos, enggak ada masalah, tetapi kalau memang sudah membahayakan kepentingan nasional," ujar dia.

Seperti diketahui, pemblokiran internet di Papua dimulai sejak Rabu (21/8/2019). Hal tersebut sesuai seperti yang tertuang dalam Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor 155/HM/KOMINFO/08/2019.

5. Ada pihak yang ingin Indonesia kacau

Wiranto menyebut bahwa ada pihak-pihak yang menginginkan kondisi di Papua dan Papua Barat tidak kondusif.

Namun, ia tidak menyebut pihak mana yang membuat situasi di Indonesia, khususnya Papua, menjadi tidak kondusif.

"Bukan masyarakat Papua, bukan masyarakat Papua Barat, bukan bangsa Indonesia yang mendambakan keadikan dan kemakmuran. Ya orang-orang tertentu, saya tahu, tapi enggak usah saya sebutlah," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

"Memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin kita kacau, yang ingin kita ribut, dia kan mendapatkan keuntungan," papar nya.

Wiranto juga mengatakan bahwa seluruh elemen masyarakat harus bersatu guna melawan berita (hoaks) dan provokatif.

Pemerintah juga akan mengantisipasi adanya berita hoaks atau berita bohong yang bernada provokatif yang membuat kondisi di Papua dan Papua Barat menjadi lebih tidak kondusif.

(Sumber: Kompas.com/Ihsanuddin, Christoforus Ristianto, Haryanti Puspa Sari)