Sejarah Sidoarjo, Dulu Bagian dari Kabupaten Surabaya

KOMPAS.com - Sidoarjo adalah kabupaten di Jawa Timur, yang wilayahnya berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa julukan, di antaranya Kota Udang, Kota Petis, dan Kota Delta.

Dijuluki Kota Udang dan Kota Petis karena yang terkenal dari Kota Sidoarjo adalah produk hasil olahan udang dan petis.

Sedangkan julukan Kota Delta merujuk pada kondisi geografis Kabupaten Sidoarjo, yang terletak di delta alias dataran hasil sedimentasi aliran Sungai Brantas.

Apabila menilik sejarahnya, Sidoarjo dulunya menjadi ibu kota Kerajaan Jenggala dan pernah menjadi bagian dari Kabupaten Surabaya.

Berikut ini sejarah Sidoarjo.

Baca juga: Sejarah Tari Banjar Kemuning dari Sidoarjo

Sidoarjo era kerajaan

Sejarah Kabupaten Sidoarjo dapat ditelusuri dari era Kerajaan Kahuripan, yang didirikan oleh Raja Airlangga pada tahun 1019.

Raja Airlangga merupakan penerus Kerajaan Mataram Kuno yang membangun istana dan ibu kota baru di Kahuripan (sekarang termasuk wilayah Sidoarjo).

Sebelum turun takhta, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua untuk dua putranya, Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan.

Kerajaan Sri Samarawijaya yang berpusat di Kediri dinamai Panjalu dan kerajaan Mapanji Garasakan yang berpusat di Kahuripan dinamai Jenggala.

Namun, dua putra Airlangga ternyata tetap berseteru dan ingin menaklukkan satu sama lain.

Pada akhirnya, Jenggala kalah dan menjadi bawahan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri.

Peristiwa bersejarah tersebut diabadikan oleh raja Kediri dalam Prasasti Hantang atau Prasasti Ngantang yang bertarikh 1135 Masehi.

Baca juga: Prasasti Ngantang, Pernyataan Kemenangan Kerajaan Kediri dari Jenggala

Kapan Sidoarjo berdiri?

Ketika memasuki masa penjajahan, wilayah Sidoarjo pun berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Melansir sidoarjokab.go.id, pada tahun 1851, Sidoarjo masih bernama Sidokarie, yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya.

Saat itu, Sidokarie dipimpin oleh seorang patih bernama R Ng. Djojohardjo, yang dibantu oleh seorang wedana bernama Bagus Ranuwirjo.

Sidokarie akhirnya menjadi bagian terpisah dari Kabupaten Surabaya pada 1859.

Pada 31 Januari 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 6, Kabupaten Surabaya dipecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokarie.

Sidokarie dipimpin oleh R. Notopuro, yang kemudian bergelar RTP Tjokronegoro, putra Bupati Surabaya.

Tanggal 31 Januari kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo.

Mengutip Kompas.id, nama Kabupaten Sidokarie diubah menjadi Sidoarjo sejak 28 Mei 1859.

Dinamakan Sidoarjo karena Sidokarie memiliki konotasi kurang bagus.

Baca juga: Kenapa Ktut Tantri Dijuluki Surabaya Sue?

Pemindahan pusat pemerintahan Sidoarjo

Sejak 8 Maret 1942 hingga 15 Agustus 1945, Sidoarjo berada di bawah kekuasaan Pemerintah Militer Jepang, sebagaimana halnya daerah-daerah di Indonesia lainnya.

Selama masa pendudukan Jepang, Bupati Sidoarjo dijabat oleh Raden Tumenggung Soejadi.

Ketika Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dua hari kemudian, Belanda ternyata masih ingin kembali berkuasa.

Pada awal Maret 1946, Belanda kembali ke Sidoarjo dan mulai menduduki Gedangan.

Pemerintah kemudian memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ke Porong.

Ketika Sidoarjo benar-benar jatuh ke tangan Belanda pada Desember 1946, pusat pemerintahannya dipindahkan lagi hingga ke Jombang.

Sidoarjo berada di bawah pemerintahan Recomba (pemerintah pendudukan Belanda), hingga Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949.

Pasca-kemerdekaan, Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan UU 12/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Timur.

Kini, Sidoarjo menjadi jantung ekonomi Jawa Timur, bersama Surabaya dan Gresik.