Di Mana Naskah Supersemar yang Asli?

Setibanya di ruang rapat Kostrad, Sugoyanto menyerahkan map tersebut ke Brigadir Jenderal Soetjipto, Ketua G-V Koti atau Komando Operasi Tertinggi.

"Setelah itu, saya tidak tahu di mana Supersemar," kata Sugiyanto.

Baca juga: Mengapa Supersemar Masih Menjadi Kontroversi?

Pada malam itu, Soetjipto menelepon Letnan Kolonel Sudharmono dan meminta disiapkan rancangan surat keputusan pembubaran PKI.

Sudharmono kemudian memerintahkan Letnan Satu Moerdiono membuat konsep surat.

Dalam sebuah seminar, Moerdiono mengaku sempat memegang Supersemar asli, hanya satu jam saja.

Dokumen itu sampai kepadanya dibawa oleh Boediono, ajudan Soetjipto, untuk dijadikan dasar konsep.

"Setelah itu, surat aslinya dibawa ke Kostrad," ujar Moerdiono yang memastikan Supersemar asli terdiri atas dua lembar.

 ANRI pernah melakukan pelacakan untuk menemukan Supersemar, di antaranya dengan memeriksa file-file MPRS.

Logikanya, Jenderal AH Nasution, yang ketika itu adalah Ketua MPRS, menerima Supersemar dari Amirmachmud, yang kemudian menjadi patokan untuk pembentukan ketetapan MPRS untuk melantik Soeharto menjadi presiden.

Namun, dalam pelacakan terhadap file MPR sepanjang 1960-1987, tetap tidak ditemukan naskah asli Supersemar.

Baca juga: AH Nasution dan Sukendro, Dua Jenderal yang Selamat dari G30S

M Jusuf, sebagai salah satu pemegang pertama Supersemar pernah mengaku kepada wartawan TEMPO, "Ketika menerima (dari Soekarno), saya langsung kasih itu ke Soeharto. Jadi nggak ada sama saya."

Ben Anderson dari Cornell University dikenal sebagai pakar politik Indonesia yang amat kritis terhadap penulisan sejarah ala Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, ia dicekal atau dilarang masuk ke wilayah Indonesia.

Terkait keberadaan Supersemar yang asli, Ben Anderson mengatakan, "Mereka lupa bahwa surat yang harus diteken Bung Karno itu diketik di atas kertas berkop Mabes AD. Jadi (Supersemar) perlu dihilangkan bukan karena isinya, tapi karena letter head-nya."

Menurut Taufik Abdullah, sejarawan LIPI, "Supersemar mungkin hilang karena kelalaian, tetapi mungkin juga karena disengaja."

Supersemar sejatinya adalah surat perintah pengendalian keamanan negara, dan apabila keadaan sudah kembali aman, maka harus diserahkan kembali ke Presiden Soekarno.

Baca juga: Apa Hubungan antara Supersemar dengan Lahirnya Orde Baru?

Menurut sejarawan Bonnie Triyana, sejak mendapatkan Supersemar, pelan-pelan Soeharto mempereteli kekuasaan Soekarno.

Soekarno semakin terkucil, sedangkan Soeharto merangkak naik ke kursi kekuasaan hingga akhirnya menjadi Presiden RI.

Dalam pidato peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1966, Soekarno menyatakan bahwa Surat Perintah Sebelas Maret bukan sebuah penyerahan pemerintahan maupun suatu transfer of authority (pemindahan kekuasaan).

Menurut Bonnie Triyana, Soekarno meralat Supersemar tiga hari kemudian, tapi perintahnya tidak ampuh lagi karena Supersemar telah dikukuhkan lewat Ketetapan MPRS.

Referensi:

• Pambudi, A. (2006). Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
• Pusat Data dan Analisa Tempo. (2021). Menelusuri Keberadaan Supersemar. Jakarta: TEMPO Publishing.