Deklarasi Djuanda: Latar Belakang, Tokoh, Tujuan, Isi, dan Dampaknya

Apa saja isi dari Deklarasi Djuanda?

Pada Agustus 1957, PM Djuanda Kartawidjaja menugaskan Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari landasan hukum guna menjadikan laut sebagai bagian dari Indonesia secara utuh.

Sekitar empat bulan kemudian, tepatnya pada 13 Desember 1957, dewan meteri yang dipimpin oleh PM Djuanda dalam sidangnya terkait wilayah perairan NKRI, menyatakan bahwa penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam TZMKO No. 442 artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan sifat dan corak tersendiri.

Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.

Baca juga: Djuanda Kartawijaya: Pendidikan, Karier Politik, dan Perannya

Berikut ini isi Deklarasi Djuanda yang dibuat berdasarkan pertimbangan tersebut.

• Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.
• Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.
• Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.

Deklarasi Djuanda dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 4 Tahun 1960 tanggal 16 Februari 1960.

Baca juga: Kabinet Djuanda: Penetapan, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

Dampak Deklarasi Djuanda

Arti Deklarasi Djuanda bagi Indonesia sangat besar dan penting, khususnya dalam menegaskan kedaulatan Indonesia di lautan yang selama kemerdekaan hingga 1957 belum mendapat posisi yang jelas.

Meski awalnya Deklarasi Djuanda sulit memperoleh pengakuan internasional, upaya yang terus dilakukan pemerintah Indonesia tidak sia-sia.

Deklarasi Djuanda diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) pada 1982 dan akhirnya diratifikasi oleh 60 negara pada 1994.

Mulai 2001, 13 Desember secara resmi ditetapkan sebagai Hari Nusantara.

Baca juga: Wawasan Nusantara: Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, dan Asas

Berikut ini dampak positif Deklarasi Djuanda bagi Indonesia.

• Indonesia mampu menyatukan seluruh wilayahnya dalam satu kesatuan dan memantapkan kedudukan sebagai negara kepulauan.
• Indonesia diakui sebagai suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yakni aspek politik, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan.
• Wilayah Indonesia menjadi 2,5 kali lebih luas, sebelumnya 2.027.087 kilometer persegi menjadi 5.193.250 kilometer persegi.
• Deklarasi Djuanda merupakan salah satu peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dari kemungkinan konflik internasional di masa depan akibat ketidakjelasan kedaulatan Indonesia di lautan.
• Keselamatan dan keamanan rakyat maupun seluruh unsur kekayaan di dalamnya diatur resmi oleh pemerintah sehingga tindak pencurian dan kejahatan dapat diminimalkan.

Referensi:

• Supriadi, Dedi, Restu Widayaka, dan Alexander M A Khan. (2020). Memaksimalkan Potensi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Indonesia. Klaten: Penerbit Lakeisha.