Boentaran Martoatmodjo, Menteri Kesehatan Pertama Indonesia

Boentaran juga bertugas di Lepra Instituut Jakarta selama tiga bulan sebagai pengajar.

Selanjutnya, ia pindah ke Banyumas (Purwokerto) dan tinggal di sana sampai tahun 1941.

Kiprah

Di samping berkarier sebagai dokter, Boentaran juga mulai terjun di bidang politik pada akhir masa pendudukan Jepang.

Boentaran tercatat menjadi anggota dari Chuo Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat), wakil ketua Syuu Hookookai (Kebaktian Rakyat), wakil ketua Suishintai (Barisan Pelopor), dan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sewaktu masih bergabung dalam BPUPKI, Boentaran sempat terlibat debat bersama Soepomo mengenai masalah penggunaan kalimat di pasal 32 UUD, yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.”

Menurut Boentara, seharusnya kalimat tersebut berbunyi, “Kesehatan rakyat seluruhnya dipelihara oleh negara.”

Bukan tanpa alasan, Boentaran mengusulkan kalimat itu karena ia memang sudah lama memikirkan masalah-masalah yang menyangkut para fakir miskin dan kesehatan rakyat pribumi.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, Boentaran semakin mencolok dalam bidang politik.

Ia juga ikut menghadiri pertemuan di rumah Laksamana Maeda bersama Sayuti Melik dan Iwa Koesoemasoemantri untuk membahas mengenai proklamasi.

Baca juga: Peran Sayuti Melik dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Diangkat sebagai Menteri Kesehatan Pertama di Indonesia

Berkat sumbangsih yang besar dalam bidang kesehatan, Boentaran pun ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Kesehatan Pertama di Indonesia pada masa Kabinet Presidensial 19 Agustus-14 November 1945).

Selain itu, Boentaran juga ikut mempelopori berdirinya Palang Merah Indonesia (PMI) bersama R. Mochtar, dr. Bahder Djohan, dan tiga orang lainnya.

Untuk memproses pendirian PMI, Boentaran membentuk panitia persiapan, yang disebut Panitia Lima.

Setelah perjuangan panjang, akhirnya PMI resmi berdiri pada 17 September 1945, di mana Boentaran berperan sebagai wakil di PMI dan ketuanya adalah Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Lebih lanjut, Boentaran juga menjabat sebagai anggota Seksi Kemasyarakatan Bappenas untuk periode 21 September 1959-18 November 1959.

Boentaran Martoatmodjo tutup usia pada 4 Oktober 1979.

Untuk menghargai jasanya, Boentaran dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputera Adi Pradana melalui Keppres No. 048/TK/TH 1992, tanggal 12 Agustus 1992.

Referensi:

• Daradjadi dan Osa Kurniawan Ilham. (2021). Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
• Manus, MPB. Zulfikar Ghazali. dkk. (1993). Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.