Sejarah Singkat Lahirnya Republik Korea

KOMPAS.com - Korea Selatan, atau secara resmi bernama Republik Korea, adalah negara di Asia Timur yang terletak di daerah Semenanjung Korea.

Sebelum berdiri Republik Korea, negara ini pernah berada di bawah pemerintahan rezim monarki selama beberapa abad.

Setelah itu, Korea pernah dijajah oleh Jepang, dan akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu Republik Korea (Korea Selatan) dan Republik Demokratik Korea (Korea Utara).

Berikut ini sejarah lahirnya Republik Korea.

Baca juga: Kerajaan Silla: Sejarah, Raja-raja, Keruntuhan, dan Peninggalan

Pemerintahan dinasti di Korea

Dinasti pertama yang memerintah Korea adalah Gojoseon, yang berdiri sejak tahun 2333 SM.

Pemerintahan dinasti di Korea baru berakhir pada awal abad ke-20, ketika Jepang menganeksasi Korea pada 22 Agustus 1910.

Selama hampir empat milenium, terdapat beberapa dinasti yang pernah berkuasa di Korea, berikut ini di antaranya.

• Gojoseon (2333 SM-108 SM)
• Buyeo (Abad ke-2 SM-494 M)
• Samhan (Abad ke-1 SM- Abad ke-3 M)
• Silla (57 SM-935)
• Baekje (18 SM-660)
• Goguryeo (37 SM-668)
• Konfederasi Gaya (Abad ke-1 SM-562)
• Balhae (698-926)
• Goryeo (918-1392)
• Joseon (1392-1897)
• Kekaisaran Korea Raya (1897-1910)

Baca juga: Daftar Dinasti yang Pernah Berkuasa di Korea

Masa pendudukan Jepang

Sejak 1910 hingga 1945, Jepang sempat menjajah Korea. Pada abad ke-19, Korea memang mencoba mempertahankan kedaulatannya dari pengaruh beberapa bangsa asing.

Jepang sendiri telah gencar menguasai Korea sejak akhir abad ke-19. Jalan untuk menguasai Korea semakin lebar, ketika Dinasti Qing dikalahkan pada 1876.

Berawal dari situ, Jepang akhirnya berhasil menganeksasi Korea secara penuh pada 1910, setelah meruntuhkan Kekaisaran Korea Raya.

Selama 35 tahun berkuasa, Jepang telah melakukan banyak kebijakan, mulai dari sistem birokrasi, militer, politik, dan membentuk badan-badan penting.

Pendudukan di Korea berakhir ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 1945.

Baca juga: Latar Belakang Perang Korea

Periode USAMGIK

Pemerintahan Militer Angkatan Darat Amerika Serikat di Korea atau disingkat USAMGIK berlangsung antara 8 September 1945 sampai 15 Agustus 1948.

Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet sepakat untuk menduduki Korea sebagai wilayah perwalian.

Semenanjung Korea pun menjadi daerah yang saling ditarik oleh AS dan Uni Soviet, yang dipisahkan oleh garis paralel ke-38.

Wilayah selatan berada di bawah Amerika Serikat, sedangkan wilayah utara dikuasai Uni Soviet.

Sejak 1945 hingga 1948, kekosongan kekuasaan di Korea Selatan dipercayakan oleh AS kepada Jenderal Douglas MacArthur.

Douglas MacArthur kemudian memerintahkan Letjen John R Hodge untuk menerima penyerahan pasukan Jepang serta mendirikan pemerintahan militer di Korea Selatan.

Baca juga: Asal-usul Marga Kim di Korea

Pada 8 September 1945, pasukan AS mendarat di Incheon dan mulai mendirikan pemerintahan militer di sana.

Sehari setelahnya, 9 September, Hodge mengumumkan bahwa pemerintah kolonial Jepang akan dipertahankan, termasuk para pegawai dan gubernur jenderalnya.

Pernyataan Hodge lantas menuai banyaknya protes dari masyarakat. Menanggapi ketidakpuasan rakyat saat itu, pada Oktober 1945, Hodge memecat semua orang Jepang dan membentuk Dewan Penasihat Korea.

Mayoritas kursi dewan pun diberikan kepada para anggota Partai Demokrat Korea, yang sudah dibentuk oleh AS.

Pada Desember 1945, AS dan Uni Soviet sepakat bahwa Korea akan berdiri dengan pemerintahannya sendiri setelah empat tahun berada di bawah pengawasan internasional.

Akan tetapi, AS dan Uni Soviet menghendaki agar Korea tetap dikendalikan di bawah perwalian mereka selama lima tahun.

Keputusan itu tertuang dalam Kebijakan Moskow 1946, yang kemudian memicu terjadinya berbagai aksi protes dari rakyat Korea.

Baca juga: Sejarah Islam di Korea

Protes dan pemberontakan rakyat Korea Selatan semakin gencar, saat Partai Komunis Korea menyerukan aksi berskala nasional pada September 1946.

USAMGIK pun berusaha untuk menghalau pemberontakan dan penyerangan terhadap instasi pemerintah menggunakan kelompok anti-komunis.

Alhasil, perang brutal pun terjadi, yang menyebabkan kematian sekitar 14.000 hingga 30.000 jiwa.

Pada September 1947, AS meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas lebih lanjut terkait nasib Korea.

Majelis Agung PBB menyusun resolusi bulan November untuk membentuk dan mengirim Komisi Sementara PBB di Korea.

Mereka diberi tugas untuk mengadakan pemilihan umum (pemilu) dan merancang pemerintahan yang resmi untuk memerdekakan Korea.

Rencana ini juga mendapat dukungan dari beberapa tokoh nasionalis, seperti Syngman Rhee dan para pendukungnya.

Baca juga: Dinasti Goryeo: Sejarah, Kehidupan, Raja-raja, dan Keruntuhan

Lahirnya Republik Korea

Pada 10 Mei 1948, pemilihan umum di Korea untuk pertama kalinya digelar, di bawah pendudukan militer Amerika, dengan pengawasan dari PBB.

Pemilu ini merupakan tonggak sejarah politik Korea. Pasalnya, rakyat Korea sebelumnya belum pernah diberi kesempatan untuk memilih badan legislatif nasional.

Hasilnya, mayoritas suaranya mendukung pendirian Republik Korea. Pada akhirnya, Republik Pertama Korea pun didirikan pada 15 Agustus 1948.

Syngman Rhee kemudian diangkat sebagai presiden pertama Korea Selatan dan 15 Agustus 1948 diperingati sebagai hari kemerdekaan Korea Selatan.

Setelah menjabat sebagai presiden, Syngman Rhee menyusun beberapa undang-undang, yang berisi pernyataan kebebasan, aturan-aturan, serta hak dan kewajiban seluruh rakyat Korea.

Pemerintah juga mewajibkan warganya untuk menjadi pasukan pembela negara dari ancaman negara luar, karena traumanya atas penjajahan Jepang.

Aturan ini sekarang dikenal dengan sebutan wajib militer (wamil).

Referensi: 

• Kang, Hildi. (2001). Under the Black Umbrella: Voices from Colonial Korea, 1910-1945. Cornel University Press.