Supersemar: Latar Belakang, Tujuan, Isi, Kontroversi, dan Dampak

Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan.

Setelah pesan tersebut sampai, Soekarno langsung menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik pada 11 Maret 1966 sore.

Surat tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar, yang dibuat di Istana Bogor.

Surat Perintah Sebelas Maret bertujuan untuk mengatasi situasi saat itu, yang semakin memanas.

Setelah Supersemar dikeluarkan oleh Soekarno, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden No 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR.

Berikut ini isi keputusan tersebut.

• Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang
• Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S
• Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945.

Baca juga: G30S, G30S/PKI, Gestapu, Gestok, Apa Bedanya?

Isi Supersemar

Selama ini, beredar 3 versi Supersemar yang tidak ada satu pun yang asli. Ketiga versi tersebut datang dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, Sekretariat Negara (Setneg), dan Akademi Kebangsaan.

Meski Supersemar ada berapa versi, terdapat beberapa pokok pikiran yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan.

Supersemar berisi tentang beberapa hal, sebagai berikut.

• Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
• Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.
• Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Baca juga: Supersemar, Tonggak Lahirnya Orde Baru

Kontroversi Supersemar

Setidaknya ada tiga kontroversi Supersemar, yaitu:

• Keberadaan naskah Supersemar asli hingga kini belum diketahui dan tiga versi yang ada tidak otentik
• Supersemar diberikan bukan atas kemauan Soekarno, tetapi di bawah tekanan
• Supersemar merupakan perintah pengendalian keamanan, tetapi dimaknai oleh jenderal yang membawa surat itu dari Istana Bogor ke Jakarta sebagai penyerahan kekuasaan, sehingga digunakan Soeharto melakukan beberapa aksi beruntun, termasuk pembubaran PKI.

Baca juga: Dampak Dikeluarkannya Supersemar

Dampak dari Supersemar

• Supersemar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat
• Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30S
• Status Soekarno yang menjabat sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada 7 Maret 1967
• Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto menjadi presiden pada 27 Maret 1968
• Supersemar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga 1998
• Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Malaysia menguat
• Indonesia kembali bergabung dengan PBB