Supersemar: Latar Belakang, Tujuan, Isi, Kontroversi, dan Dampak

Lewat surat yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 ini, terjadi penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Supersemar dikeluarkan dengan tujuan mengatasi konflik dalam negeri saat itu, yang salah satunya dipicu peristiwa G30S pada 1 Oktober 1965.

Namun, hingga saat ini, Supersemar masih menjadi kontroversi karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan.

Latar belakang lahirnya Supersemar

Supersemar adalah singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret 1966. Supersemar terjadi karena gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30S pada 1 Oktober 1965.

Dalam peristiwa itu, tentara menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik pembunuhan tujuh jenderal.

Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti komunis, yang selanjutnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada Oktober 1965.

Selain itu, ada juga Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), KABI, KASI, KAWI, dan KAGI, yang semuanya tergabung Front Pancasila yang dilindungi tentara.

Mereka kemudian menyuarakan protes kepada Soekarno, yang dianggap tidak mengusut G30S dan buruknya perekonomian di masa pemerintahannya.

Aksi unjuk rasa semakin kencang saat inflasi pada awal 1966 telah mencapai 600 persen lebih dan Soekarno masih bergeming.

Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila melakukan demonstrasi di halaman Gedung DPR-GR dan melayangkan tiga tuntutan.

Berikut isi tiga tuntutan yang kemudian dikenal dengan Tritura.

• Pembubaran PKI
• Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S
• Penurunan harga

Demonstrasi besar-besaran kembali terjadi pada 11 Maret 1966, yang dilakukan di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara.

Tujuan Supersemar

Melihat situasi saat itu, Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto menitip pesan kepada tiga jenderal.

Tiga jenderal tersebut adalah Brigjen Amir Machmud (Panglima Kodam Jaya), Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar), dan Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi), yang hendak menemui Soekarno.

Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan.

Setelah pesan tersebut sampai, Soekarno langsung menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik pada 11 Maret 1966 sore.

Surat tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar, yang dibuat di Istana Bogor.

Surat Perintah Sebelas Maret bertujuan untuk mengatasi situasi saat itu, yang semakin memanas.

Setelah Supersemar dikeluarkan oleh Soekarno, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden No 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR.

Berikut ini isi keputusan tersebut.

Isi Supersemar

Selama ini, beredar 3 versi Supersemar yang tidak ada satu pun yang asli. Ketiga versi tersebut datang dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, Sekretariat Negara (Setneg), dan Akademi Kebangsaan.

Meski Supersemar ada berapa versi, terdapat beberapa pokok pikiran yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan.

Supersemar berisi tentang beberapa hal, sebagai berikut.

Kontroversi Supersemar

Setidaknya ada tiga kontroversi Supersemar, yaitu:

Dampak dari Supersemar

• Supersemar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat
• Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30S
• Status Soekarno yang menjabat sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada 7 Maret 1967
• Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto menjadi presiden pada 27 Maret 1968
• Supersemar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga 1998
• Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Malaysia menguat
• Indonesia kembali bergabung dengan PBB