Apa itu Komisi Visman?

KOMPAS.com - Komisi Visman adalah komisi yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada 14 September 1940.

Komisi ini diketuai oleh Dr. FH Visman, dengan tujuan untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan mengenai ketatanegaraan Indonesia.

Latar belakang pembentukan

Terbentuknya Komisi Visman merupakan dampak dari usulan yang disampaikan oleh Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI) tentang pembentukan parlemen.

Dalam kongres bulan Desember 1939, GAPI menuntut agar Indonesia memiliki parlemen yang sesungguhnya atau parlemen yang dipilih dari rakyat dan oleh rakyat Indonesia.

Pembentukan Indonesia Berparlemen sendiri sebenarnya adalah salah satu kegiatan GAPI, yang pertama kali dilakukan setelah federasi tersebut dibentuk.

Tuntutan GAPI agar Indonesia berparlemen dituangkan dalam sebuah manifestasi yang berisi ajakan kerjasama dengan Belanda, guna menghadapi ancaman keamanan.

Untuk menanggapi tuntutan GAPI, pemerintah membentuk Komisi Vismen yang diketuai oleh Dr FH Visman.

Baca juga: Sejarah Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Anggota Komisi Visman

• Ketua: Dr H Visman
• Sekretaris Komisi: Mr P Eijssen dan Mr Abdul Gafar Pringgodigdo
• Anggota: KLJ Enthoven
• Anggota: Dr Mr TSG Mulia
• Anggota: Mr Jr Ong Swan Yoe
• Anggota: Mr Supomo
• Anggota: Prof Dr WP Wertheim

Tujuan Komisi Visman

Tujuan dibentuknya Komisi Vismen yakni untuk menyelidiki dan mempelajari berbagai perubahan dalam ketatanegaraan Hindia Belanda.

Sayangnya, komisi ini tidak benar-benar melaksanakan tugasnya sampai Indonesia jatuh ke tangan Jepang.

GAPI sendiri juga meragukan manfaat dibentuknya Komisi Visman. Keraguan ini berdasar pada pengalaman yang pernah terjadi pada 1918, di mana terbentuk sebuah komisi serupa yang tidak membuahkan hasil apa-apa.

Dengan kata lain, Belanda memang tidak menanggapi dengan serius tuntutan GAPI.

Baca juga: Komisi Tiga Negara: Latar Belakang, Anggota, dan Tugas

Pertemuan antara GAPI dan Komisi Visman

Tidak puas dengan tanggapan pemerintah kolonial Belanda, pada 14 Februari 1941, para wakil GAPI dan Komisi Visman mengadakan pertemuan di Gedung Raad van Indie di Jakarta.

Mereka membahas mengenai beberapa hal, seperti bentuk dan susunan parlemen, serta cara-cara untuk mencapai Indonesia merdeka.

Sayangnya, pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa. Aksi Indonesia Berparlemen juga mengalami penolakan.

Kendati demikian, rupanya pemerintah masih memiliki taktik lain, yaitu volksraad (dewan rakyat). Pemerintah mengajak melakukan Sidang Volksraad pada 4 Juli 1941 dan hasilnya adalah milisi diterima.

Namun, karena simpati dari masyarakat Indonesia terhadap volksraad sudah tidak begitu baik, maka milisi ini mengalami kegagalan.

Di saat yang sama, karena Indonesia Berparlemen masih belum juga diterima, akhirnya kaum pergerakan nasional mendirikan Parlemen Partikulir, yang diwujudkan dalam bentuk Majelis Rakyat Indonesia (MRI).

Di dalam MRI inilah terpusat komponen Golongan Nasional Indonesia dari Fraksi Nasional yang memiliki tujuan jelas, yakni Indonesia Merdeka.

Referensi: 

• Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1978). Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Timur. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikand an Kebudayaan.