Peran Indonesia dalam Perang Dingin

KOMPAS.com - Perang Dingin berlangsung sejak tahun 1947, setelah Perang Dunia II berakhir.

Perang Dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh dari negara-negara lain.

Sementara itu, Indonesia berusaha bersikap netral pada masa Perang Dingin yang dilakukan dengan cara memelopori pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB).

Seperti apa peran Indonesia dalam Perang Dingin?

Baca juga: Gerakan Non-Blok: Latar Belakang, Pelopor, Tujuan, dan Prinsip

Tuan rumah Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan oleh Indonesia dalam upaya untuk menahan Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. 

Konferensi ini merupakan pertemuan antara negara-negara benua Asia dan Afrika untuk membendung pengaruh Blok Barat dan Blok Timur.

Negara-negara tersebut kemudian berkumpul untuk menghasilkan beberapa kesepakatan, terutama komitmen untuk saling mempertahankan kemerdekaan.

KAA pertama digelar di Bandung pada 18-24 April 1955, dengan dihadiri oleh 29 pemimpin dari Asia dan Afrika.

Dalam konferensi, mereka membicarakan tentang semua masalah yang sedang dihadapi negara-negara bekas koloni Barat yang baru saja berkembang.

Adapun masalah yang sedang dihadapi adalah perdamaian, peran negara dunia ketiga atau negara berkembang dalam Perang Dingin, perkembangan ekonomi, dan dekolonisasi.

Dari semua peserta yang hadir dalam konferensi, terutama dari Afrika, banyak yang menyampaikan aspirasi negara-negara yang masih dalam proses kemerdekaan.

Aspirasi negara-negara Asia-Afrika kemudian menghasilkan Dasasila Bandung. 

Dasasila Bandung inilah yang lantas dijadikan harapan oleh semua peserta KAA Bandung, terutama karena sebagian besar pernah merasakan penjajahan.

Baca juga: Latar Belakang Konferensi Asia Afrika 1955

Pencetus Gerakan Non-Blok

Setelah Perang Dunia II berakhir, AS dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Yang menjadi sasaran dari perang ini adalah negara-negara berkembang yang baru saja merdeka, seperti India dan Indonesia.

Kondisi ini yang kemudian membuat Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, dan para pemimpin dunia lainnya mencetus Gerakan Non-Blok (GNB).

Gerakan Non-Blok (GNB) adalah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun.

Organisasi ini didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam Konferensi Asia-Afrika yang disebut Dasasila Bandung.

Indonesia sendiri menjadi salah satu pendiri GNB, yang bertujuan untuk menjaga netralitas negara-negara dunia ketiga pada masa Perang Dingin.

Selain itu, tujuan dari GNB adalah untuk mengupayakan hak guna menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota.

GNB juga menentang adanya sistem pemisahan ras (apartheid), menolak segala bentuk imperialisme dan kolonialisme, mendukung pelucutan senjata, dan tidak mencampuri urusan negara lain.

Baca juga: Pengakuan PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia

Aktif dalam organisasi internasional

Peran Indonesia dalam Perang Dingin yang selanjutnya adalah terus aktif dalam organisasi-organisasi internasional, salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan ikut aktif dalam organisasi itu, Indonesia dapat meningkatkan hubungannya dengan sesama negara anggota.

Selain itu, Indonesia juga dapat ikut serta dalam kegiatan yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada upaya perdamaian dunia.

Menjadi pendiri ASEAN

ASEAN adalah organisasi yang diikuti oleh sepuluh negara, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboka.

Tidak hanya menjadi anggota, Indonesia adalah salah satu negara pendiri organisasi yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 ini.

Baca juga: 5 Tokoh Pendiri ASEAN

KOMPAS.com/Gischa Prameswari Ilustrasi ASEAN ditetapkan sebagai kawasan bebas nuklir

Negara-negara anggota dalam ASEAN sendiri merupakan negara yang baru saja merdeka, sehingga kondisi politik internalnya masih belum stabil, terjadi konflik etnis, masalah persatuan, dan sistem pertahanan serta keamanannya masih lemah. 

Oleh sebab itu, negara-negara di Asia Tenggara terdorong untuk membentuk organisasi regional supaya bisa menjadi alternatif landasan perdamaian daerah.

Baca juga: Isi Deklarasi Bangkok

Menjaga Misi Perdamaian PBB

PBB membentuk Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP/PBB) untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional pada 29 Mei 1948.

Pada awalnya, peran MPP PBB hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan untuk memberi ruang bagi usaha-usaha politik dalam menyelesaikan konflik.

Indonesia sendiri ikut berkontribusi pada MPP/PBB tahun 1957, ketika mengirimkan 559 personel infantri ke Sinai, Mesir. 

Selain itu, Indonesia juga mengerahkan Pasukan Garuda (pasukan penjaga perdamaian) di bawah arahan PBB yang merupakan kontribusi penting Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Pasukan Garuda pun ikut terlibat dalam beberapa misi, seperti di Sudan dan Lebanon.

Artikel ini telah tayang di kemlu.go.id dengan judul "Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB".

Referensi: 

• Pusat Data dan Analisa Tempo. (2019). Konferensi Asia Afrika di Indonesia Jilid III. Jakarta: Tempo Publishing.