Sejarah Kerajaan Tolitoli di Sulawesi

Nama kerajaan ini bahkan diadopsi menjadi nama sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Tolitoli.

Sistem pemerintahan kerajaan ini masih berlangsung hingga pascakemerdekaan Indonesia. Berikut adalah ulasan tentang Kerajaan Tolitoli.

Sebelum Kedatangan Belanda

Tidak dapat dipastikan kapan kali pertama Kerajaan Tolitoli berdiri. Namun menurut beberapa catatan sejarah, paling tidak sejak sebelum kedatangan Bangsa Eropa.

Sebelum dikenal dengan nama Kerajaan Tolitoli, kerajaan ini memiliki nama Totolu, kemudian pada 1858 berganti menjadi Tontoli, lalu 1918 berubah lagi menjadi Kesultanan Tolitoli.

Meskipun dikenal sebagai kerajaan Islam, pada mulanya kekuasaan ini bukanlah bercorak Islam. Islam mulai dianut tatkala seorang mubaligh datang dari Ternate.

Kedatangan mubaligh dalam ihwal islamisasi ini juga semakin mempererat jalinan antara Kesultanan Tolitoli dengan Kesultanan Ternate.

Tolitoli berada dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate.

Sejak masuknya Tolitoli menjadi bagian dari Ternate, pelantikan dan pengangkatan raja di Kesultanan Tolitoli dilaksanakan di Ternate.

Adanya hubungan antara Tolitoli dan Ternate juga melahirkan sebuah gelar baru bagi raja Tolitoli, yaitu Tamadikanilantik yang selanjutnya disebut Sultan.

Setelah Kedatangan Belanda

Belanda menginjakkan kakinya di Kerajaan Tolitoli pada tahun 1856 ketika Tolitoli dipimpin oleh Raja Bantilan Syafiuddin (1859 -1867).

Sejak kedatangan Belanda hingga datangnya Jepang, tercatat ada lima kali pergantian raja di Kesultanan Tolitoli.

Hubungan antara Tolitoli dan Belanda di fase awal dapat dikatakan berjalan baik dan damai, bahkan keduanya melakukan kontrak perjanjian.

Hubungan keduanya mulai memburuk sejak kepemimpinan Tolitoli dipegang oleh Raja Haji Ismail Bantilan (1908-1918) hingga Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan (1920-1922).

Dalam perkembangannya, hubungan antara Tolitoli semakin memburuk dan terjadi beberapa kali upaya pemberontakan oleh rakyat Tolitoli. Salah satunya Pemberontakan Salumpaga tahun 1919.

Hingga pada masa pendudukan Jepang, Tolitoli tetap eksis sebagai kerajaan, namun kekuasaannya tidak seleluasa seperti sebelumnya.

Setelah Kemerdekaan

Pasca-kemerdekaan Indonesia, Tolitoli masih menerapkan sistem pemerintahan tradisionalnya di bawah pimpinan Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan.

Akan tetapi raja kala itu sudah menua sehingga beberapa aspek pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ditunjuk oleh raja.

Hingga wafatnya Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan pada 1956, wilayah Tolitoli masih menjadi wilayah Swapraja yang berdasarkan pemerintahan tradisional Tolitoli.

Status wilayah sebagai Swaparaja ini secara resmi dihapus oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.29 tahun 1959 dan menjadi sebuah Kabupaten Buol Tolitoli.

Meskipun daerah Tolitoli telah menjadi kabupaten, Kerajaan Tolitoli tetap eksis walaupun secara resmi tidak memegang jalannya pemerintahan. Hingga saat ini, raja terakhir yang memimpin Tolitoli adalah Saleh Bantilan yang dinobatkan pada tahun 2017 silam.

Referensi:

• Nasruddin. (2016). Sejarah dan Budaya Lokal: dari Sulawesi sampai Bima. Jakarta Pusat: Gunadarma Ilmu