Pendiri dari Front Demokrasi Rakyat adalah Amir Sjarifuddin setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.
Partai-partai yang tergabung dalam FDR yakni:
Latar Belakang
Terbentuknya Front Demokrasi Rakyat atau FDR berawal dari jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin pada 29 Januari 1948.
Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin ini diakibatkan oleh penandatangan Perjanjian Renville yang memberi dampak rugi bagi Republik Indonesia.
Setelah Amir Sjarifuddin tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada Februari 1948.
FDR kemudian bekerja sama dengan beberapa organisasi berpaham kiri (komunis) seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), dan sebagainya.
Kemudian, Amir Sjarifuddin yang saat itu memiliki kedekatan dengan pemimpin PKI, Muso, berniat untuk menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia.
Selain itu, dibentuknya FDR juga didasari oleh rasa kecewa terhadap Perdana Menteri selanjutnya, Mohammad Hatta, dalam Kabinet Hatta.
Kabinet Hatta memiliki program RERA (Rekonstruksi dan Rasionalisasi) untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya.
Program RERA dianggap dapat merugikan FDR karena akan mengurangi pengaruh komunis dari para tentara aliran sayap kiri akibat diberhentikan oleh Mohammad Hatta.
Akhirnya banyak angkatan perang yang mau bergabung dengan FDR karena visi dan misi FDR lebih jelas daripada Kabinet Hatta.
Tujuan FDR
Tujuan Amir Sjarifuddin membentuk FDR yakni:
Kegiatan FDR
Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin Amir Sjarifuddin mulai melakukan kegiatan poliitk pada 5 Juli 1948.
Para kaum buruh yang dipengaruhi oleh FDR melakukan pemogokan di pabrik karung Delanggu (Klaten).
Lima hari setelahnya, terjadi bentrokan antara sekelompok pemogok dengan Serikat Tani Islam Indonesia (STII), organisasi tani milik Masyumi yang menentang pemogokan politik tersebut.
Selain itu, FDR juga berkegiatan di Sumatra. FDR melakukan rapat-rapat besar di Bukittinggi, Solok, Batusangkar, Sawahlunto, yang dipimpin oleh Abdul Karim.
Sasaran dari para golongan ini adalah kebijaksanaan Kabinet Hatta, di mana FDR menghendaki diadakan re-shuffle kabinet menjadi Kabinet Parlementer.
PNI pun menyetujui kehendak tersebut, dengan syarat Hatta harus tetap memegang kepemimpinan.
Peristiwa PKI Madiun 1948
Selama FDR berlangsung, terjadi pula pemberontakan PKI Madiun yang disebabkan oleh ketidakpuasan Amir Sjarifuddin terkait pergantian kabinet, yaitu Kabinet Hatta.
Oleh sebab itu, Amir bersama komplotannya berusaha menggulingkan mereka dengan dibantu oleh pemimpin PKI Musso.
Mereka pun membuat rencana penculikan dan pembunuhan para tokoh di Surakarta sekaligus mengadu domba kesatuan TNI setempat.
Pada 18 September 1948, PKI/FDR bergerak menuju ke arah Timur dan berusaha menguasai kota Madiun.
Tanggal 19 September, FDR mengumumkan terbentuknya pemerintahan baru bernama Republik Soviet Indonesia.
Pemberontakan PKI Madiun ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo.
Untuk mengembalikan kondisi keamanan di Madiun, Kolonel AH Nasution melakukan operasi penumpasan pada 20 September 1948.
Operasi penumpasan dilakukan dengan mengejar Musso yang saat itu melarikan diri ke Sumoroto, barat Ponorogo.
Musso kemudian berhasil ditemukan dan ditembak mati. Sama halnya dengan Amir Sjarifuddin yang berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
Amir Sjarifuddin tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah.
Referensi:
https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/08/120000479/front-demokrasi-rakyat-fdr-latar-belakang-tujuan-dan-kegiatan