Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Kabinet Ali Satroamijoyo I

Akhirnya Soekarno menunjuk Ali Sastroamijoyo membentuk kabinet baru. Pada masa ini terjadi pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh.

Namun, pada masa ini pula Indonesia berhasil menyelenggarakan event internasional yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung.

Pada masa pemerintahan Kabinet ini juga dikenal kebijakan ekonomi Ali-Baba yang berarti pengusaha non pribumi (baba) membantu pengusaha pribumi (Ali) supaya mampu bresaing, dengan cara diberikan pelatihan2 menjadi staf.

Intinya pemerintah berharap pengusaha pribumi bekerjasam dengan pengusaha non pribumi. Sebagai imbalannya pemerintah memberi lisensi dan bantuan kredit kepada pengusaha non pribumi.

Baca juga: Mutual Security Act, Penyebab Kejatuhan Kabinet Sukiman

Tetapi pada akhirnya program ini gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapat bantuan kredit dari pemerintah.

Kabinet ini jatuh karena persoalan pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI AD, dan juga karena dianggap tidak mampu mengelola ekonomi Indonesia. Akhirnya Ali mengembalikan mandate kepada Soekarno.

Kabinet Burhanudin Harahap

Pada masa pemerintahan kabinet ini diselenggarakan Pemilihan Umum pertama sejak Indonesia merdeka. Pemilu dilakukan sebanyak 2 kali. 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante.

Konstituante adalah badan independen yang akan membentuk UUD baru menggantikan UUD 1950 Sementara yang digunakan selama masa Demokasi Liberal. PNI, MASYUMI, NU dan PKI menjadi 4 besar pemenang Pemilu ini.  

Kabinet ini dianggap berhasil melakukan tugasnya menyelenggarkan pemilu. Karena itu perlu dibentuk kabinet baru, karena tugasnya sudah selesai.

Baca juga: Latar Belakang Terbentuknya UUD Sementara 1950

Kabinet Ali II

Ali Sastroamijoyo, yang juga Ketua PNI, pemenang Pemilu 1955, kembali dipercaya Bung Karno membentuk Kabinet baru, Kabinet ini jatuh karena adalah karena terjadinya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI.

Masyumi sebagai parpol pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI mendapat posisi 5 menteri dalam kabinet Ali II.

Karena kabinet ini adalah koalisi antara PNI, Masyumi dan NU, namun pada perkembangannya terjadi pecah kongsi antara PNI dan Masyumi yang membuat Masyumi menarik dukuangannya.

Selain itu juga banyak pemberontakan dan tuntutan dari daerah terhadap pemerintah pusat. Akhirnya Ali menyerahkan mandat kepada Presiden.

Baca juga: Kabinet Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa

Kabinet Juanda

Ini merupakan kabinet terakhir pada masa Demokrasi Liberal.  Kabinet ini disebut juga kabinet ZAKEN (Ahli) karena mayoritas diisi menteri-menteri dari kalangan professional bukan anggota partai.  

Kabinet ini mempunyai tugas utama menyelesaikan persoalan pemberontakan di daerah. Hingga dilakukan MUNAS (Musyawarah pembangunan nasional) untuk mendengarkan usulan atau aspirasi dari daerah.