Ciri-ciri Demokrasi Parlementer

KOMPAS.com - Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer ketika Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949 dan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950 berlaku.

Dalam sistem tersebut, perdana menteri bertugas di pemerintahan, sementara presiden menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

Menurut Darwin Purba dalam buku Menuju Indonesia Baru (2016), demokrasi parlementer adalah demokrasi di mana kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif.

Demokrasi parlementer adalah sistem di mana pengawasannya dilakukan oleh parlemen, dengan posisi kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh dua pihak yang berbeda.

Tahukah kamu apa saja ciri-ciri demokrasi parlementer?

Baca juga: Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi Liberal

Ciri demokrasi parlementer

Dikutip dari buku Ilmu Hukum Tata Negara (2018) karangan Bambang Suparno, ciri-ciri demokrasi parlementer adalah:

Sistem multi partai

Artinya ada banyak partai yang berkembang dalam sistem demokrasi parlementer.

Pengambilan keputusannya didasarkan pada voting

Artinya sistem pemerintahan demokrasi parlementer dijalankan berdasarkan suara mayoritas dalam voting.

Adanya mosi tidak percaya

Merupakan prosedur yang memungkinkan oposisi atau pihak lawan pemerintahan, untuk menyampaikan bahwa kabinet pemerintah melakukan suatu hal yang seharusnya membuat mereka mundur dari kekuasaannya.

Munculnya demonstrasi

Masyarakat dapat melakukan demonstrasi, baik yang bertujuan untuk mendukung atau melawan pemerintahan.

Ciri-ciri demokrasi parlementer lainnya adalah:

1. Kekuasaan legislatif ada di atas eksekutif
2. Menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
3. DPR bisa menjatuhkan kabinet dengan menggunakan mosi tidak percaya
4. Presiden atau raja hanya berkedudukan sebagai lambang dan kepala negara
5. Pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri.

Baca juga: Ciri-ciri Demokrasi Pancasila