Masa Reformasi di bawah Pemerintahan Gus Dur

Kompas.com - 05/10/2020, 15:49 WIB
[ARSIP FOTO] Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Musyawarah Luar Biasa Parung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan tausyiah di hadapan peserta Dialog Kebangsaan Pemberantasan Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (15/6/2008). KOMPAS / TOTOK WIJAYANTO[ARSIP FOTO] Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Musyawarah Luar Biasa Parung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan tausyiah di hadapan peserta Dialog Kebangsaan Pemberantasan Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (15/6/2008).

KOMPAS.com - Pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001.

Pemerintahannya dianggap cukup kontroversial namun membawa nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Lantas, apa kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur di Indonesia?

Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern (2005) karya MC Ricklefs, pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia, di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi.

Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie

Hal tersebut dilihat dari:

  • Umat Tionghoa konfusius yang boleh merayakan Tahun Baru Imlek
  • Memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua
  • Membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan tentang pelarangan marxisme dan komunisme.

Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar-etnis, dan agama.

Solusi yang ditawarkan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah dengan melakukan dialog, namun masih banyak yang melakukan konflik bersenjata, salah satunya karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh.

Kebijakan Abdulrahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya dari militer dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal.

Pada masa pemerintahannya ia secara kontoroversial memberhentikan Wiranto pada Februari 2000 karena harus bertanggungjawab atas kerusuhan pasca referendum Timor-Timur.

Baca juga: Maklumat Pemerintah 3 November 1945, Lahirnya Partai Politik

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X