Masa Reformasi di bawah Pemerintahan Gus Dur

KOMPAS.com - Pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001.

Pemerintahannya dianggap cukup kontroversial namun membawa nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Lantas, apa kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur di Indonesia?

Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern (2005) karya MC Ricklefs, pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia, di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi.

Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie

Hal tersebut dilihat dari:

• Umat Tionghoa konfusius yang boleh merayakan Tahun Baru Imlek
• Memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua
• Membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan tentang pelarangan marxisme dan komunisme.

Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar-etnis, dan agama.

Solusi yang ditawarkan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah dengan melakukan dialog, namun masih banyak yang melakukan konflik bersenjata, salah satunya karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh.

Kebijakan Abdulrahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya dari militer dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal.

Pada masa pemerintahannya ia secara kontoroversial memberhentikan Wiranto pada Februari 2000 karena harus bertanggungjawab atas kerusuhan pasca referendum Timor-Timur.

Baca juga: Maklumat Pemerintah 3 November 1945, Lahirnya Partai Politik

(ARSIP FOTO) KOMPAS / ARBAIN RAM Mantan Presiden Soeharto menyambut kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, 8 Maret 2000.

Jatuhnya pemerintahan Gus Dur 

Dalam buku Sistem Politik Indonesia Era Reformasi (2007) karya Budi Winarno, puncak dari jatuhnya pemerintahan Gus Dur adalah adanya dugaan dirinya mengetahui pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog atau dikenal dengan kasus Bulog Gate.

Proses politik yang berlangsung di DPR tersebut kemudian mencuat hingga ke Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Di mana Gus Dur dicopot dari jabatanya sebagai presiden, tanpa melalui mekanisme hukum atau proses pengadilan.

Masa pemerintahan Gus Dur berakhir pada Juli 2001 dan MPR mengadakan sidang istimewa yang memilih Megawati Soekarnoputri sebagai penggantinya.

Baca juga: Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah