Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

KOMPAS.com - Pemerintahan Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana keduanya memiliki tujuan untuj kemakmuran rakyat.

Dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah terdapat beberapa hal, salah satunya hubungan fungsional. Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasari pada fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintahan.

Kedua pemerintahan tersebut memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi yang terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya.

Disadur dari buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani (2019) karya Heri Herdiawanto, visi dan misi kedua lembaga pemerintahan tersebut adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya secara mandiri.

Baca juga: Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD

Untuk tujuannya, untuk melayani masyarakat secara adil danmerata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah yaitu sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat.

Hubungan keduanya diatur dengan undang-undang yang memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber lainnya diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras.

KOMPAS.com/Gischa Prameswari Bagan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah

Penyelenggaraan pemerintahan

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, terbagi menjadi tiga, yaitu:

• Eksternalitas
• Akuntabilitas
• Efisiensi

Baca juga: Peran Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah

Dengan memerhatikan tiga kriteria tersebut, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas :

• Urusan wajib

Urusan wajib terdiri atas urusan pemerintahan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib dengan pelayanan dasar, yaitu:

Baca juga: Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah

• Urusan pilihan

Berikut beberapa urusan pemerintahan pilihan, yaitu:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan
7. perindustrian
8. Transmigrasi

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Baca juga: Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah