Peran Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah

KOMPAS.com - Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi.

Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dalam UUD 1945.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam buku Kemitraan dalam Otonomi Daerah (2017) karya Lilik Ekowati, setiap daerah memiliki kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban, serta larangan. Selain itu, kepala daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada pemerintah pusat dan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Baca juga: Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah

Tak hanya memberikan laporan kepada pemerintah pusat dan DPRD, kepala daerah juga harus menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Tugas pembantuan

Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas pembantuan yaitu keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.

Tugas pembantuan menjadi kewajiban pemerintah daerah untukmelaksanakan peraturan-peratuean dengan ciri-ciri wewenang sebagai berikut:

• Materi yang dilakukan tidak termasuk rumah tangga daeah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
• Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan daerahnya sepanjang peraturan yang ada.
• Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja.

Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya

Peran pemerintah daerah

Secara kelembagaan, pemerintah daerah dapat berperan sebagai:

• Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator melakukan dua kegiatan, yaitu:

1. Sebagai fasilitas anatara stakeholder yang melakukan kerja sama secara informal dan membuat kesepakatan di antara kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak mengikat perjanjian (MOU) melalui pemerintah daerah baik tingkat pertama maupun kedua dan rekomendasi pemerintah pusat.

• Enterpreneurship

Peran pemerintah daerah sebagai enterpreneurship melakukan dua kegiatan, sebagai berikut:

1. Mengelola dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki
2. Membentuk badan usaha bersama dengan beberapa daerah dan swasta dalam bentuk serta bidang tertentu.

DOK. Humas Kementerian Pertanian Mentan Syahrul Yasin Limpo saat berdiskusi dengan berbagai petani dan pemerintah daerah melalui video telekonferensi di ruang rapat Agriculture War Room (AWR), Selasa (14/4/2020).

Kewenangan pemerintah daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah pusat yang ditentukan undang-undang.

Berikut beberapa kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota:

Baca juga: Pengertian Pemerintah, Beda antara Pemerintah Pusat dan Pemda

• Perencanaan dan pengendalian pembangunan
• Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
• Penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat
• Penyediaan sarana dan prasarana umum
• Penanganan bidang kesehatan
• Penyelenggaraan pendidikan
• Penanggulangan masalah sosial
• Pelayanan bidang ketenagakerjaan
• Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
• Pengendalian lingkungan hidup
• Pelayanan pertanahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom meliputi bidang-bidang:

Baca juga: Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

• pertanian
• kelautan
• pertambangan dan energi
• kehutanan dan perkebunan
• perindustrian dan perdagangan
• koperasi
• penanaman modal
• kepariwisataan
• ketenagakerjaan
• kesehatan
• pendidikan nasional
• sosial
• tata ruang
• pertahanan
• pemukiman
• pekerjaan umum dan perhubungan
• lingkungan hidup
• politik dalam negeri dan administrasi publik
• pengembangan otonomi daerah
• keuangan daerah
• olah raga
• hukum dan perundang-undangan
• penerangan