Transisi Energi di Indonesia Krusial dan Urgen, Dibahas Menteri ESDM di G20

KOMPAS.com- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan bahwa transisi energi menjadi krusial dan urgen dilakukan oleh banyak negara termasuk Indonesia sendiri.

“Indonesia telah memiliki peta jalan transisi energi untuk mencapai neutral karbon pada 2060 atau lebih cepat,” kata Arifin dalam rangkaian Seminar G20 pada Kamis (28/7/2022).

Arifin menyampaikan hal itu dalam seri Seminar G20 bertajuk “Unlocking Innovative Financing Schemes and Islamic Finance to Accelerata a Just Energy Transition in Emerging Economic”.

Transisi energi ini dianggap krusial dan urgen untuk dilakukan demi mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan membatasi suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius pada 2050 sesuai Perjanjian Paris.

Baca juga: Isu Transisi Energi Dibahas dalam Presidensi G20, Ini Hal yang Perlu Diprioritaskan Pemerintah

Salah satu transisi energi yang akan dilakukan yaitu merencanakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memanfaatkan energi terbarukan.

“PLN melalui rencana bisnis penyediaan energi nasional pada tahun 2021-2023 juga telah menargetkan rencana bisnis yang lebih bersih dengan menambah pembangkit listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan hingga 51,6 persen,” kata Arifin.

“Indonesia telah merencanakan untuk membangun nusantara super grid untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan juga menjaga stabilitas dan keamanan kelistrikan,” tambahnya.

Super grid untuk pengembangan energi terbarukan dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia ini adalah jaringan transmisi area luas yang umumnya lintas benua atau multinasional.

Baca juga: Apa Saja Sumber Energi Terbarukan yang Ada di Indonesia?

freepik Ilustrasi pembangkit listrik energi terbarukan di Indonesia.

Artinya, super grid merupakan konsep menstransimisikan listrik jarak jauh menggunakan Tegangan Tinggi Arus Searah (High Voltage Direct Current/ HVDC).

Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Kuki Soejachmoen mengatakan, transisi energi tidak hanya berfokus pada transformasi penggantian sektor-sektor penghasil emisi GRK secara bertahap.

Namun, kata Kuki, transisi energi juga harus ikut mempertimbangkan beberapa hal yang terkait seperti lapangan kerja baru, industri baru, keahlian baru, investasi baru dan peluang-peluang lainnya untuk menciptakan masyarakat yang tangguh.

“Itu sebabnya inklusivitas dan adi pada proses transisi energi menjadi bermakna bagi masyarakat, ekonomi, industri dan lingkungan,” ujarnya.

Baca juga: Energi Panas Bumi, Anugerah Melimpah bagi Bangsa

Transisi energi berkeadilan perlu pula memastikan akses energi yang berkualitas bagi semua orang terutama bagi masyarakat miskin.

“Bertransisi energi dengan salah satunya mempensiunkan PLTU batubara. Kebutuhan Indonesia untuk mempensiunkan PLTU batubara sebesar 9,2 GW seperti yang sedang dikaji oleh Kementerian ESDM, menurut laporan IESR memerlukan dana sekitar USD 4,3 miliar, namun akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” jelas Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).

Ia yakin dengan pendekatan yang berpusat pada kepentingan masyarakat akan memastikan manfaat dan biaya transformasi sistem energi didistribusikan secara adil, dan melindungi yang paling rentan di masyarakat.

Energy Transition Working Group (ETWG) Indonesia G20 2022 dan T20 Indonesia, berkolaborasi dengan Centre For Policy Development (CPD) Australia, Climateworks Centre, International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan the Institute for Essential Services Reform (IESR), serta didukung oleh Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), dalam menyelenggarakan seminar series G20 bertajuk “Unlocking Innovative Financing Schemes and Islamic Finance to Accelerate a Just Energy Transition In Emerging Economies” ini.

Baca juga: 5 Cara Meningkatkan Energi Secara Alami Agar Tidak Mudah Lesu