Anak Muda Indonesia Desak Krisis Iklim Harus Jadi Prioritas Politik

KOMPAS.com - Anak muda Indonesia mendesak krisis iklim mendapat perhatian lebih dan dijadikan prioritas dalam politik.

Hal ini ditunjukkan dari studi survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah (CERAH), menjelang momentum 92 tahun Sumpah Pemuda dan COP26 Glasgow.

Survei dilakukan secara tatap muka dengan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel yang mencapai sebanyak 4.020 responden terdiri atas 3.216 responden usia 17-26 tahun dan 804 responden usia 27-35 tahun. 

Baca juga: 82 Persen Anak Muda Indonesia Khawatirkan Masalah Perubahan Iklim di Tanah Air

Teknik sampling disusun sedemikian rupa, agar dapat mewakili seluruh penduduk Indonesia dengan rentang usia 17-35.

Responden ini terdiri atas dua ukuran sampel. Ukuran sampel pertama sebanyak 3.216 responden di usia 17-26 tahun, memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) sekitar kurang lebih 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Sementara ukuran sampel kedua, sebanyak 804 responden usia 27-35 tahun memiliki toleransi kesalahan (MoE) sekitar kurang lebih 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Secara agregatif total sampel 4.020 responden usia 17-35 tahun, memiliki toleransi kesalahan (MoE) sekitar kurang lebih 2,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Secara umum, responden beranggapan bahwa fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan, memicu dampak lebih luas, dan pemerintah yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut. 

Namun yang menarik juga adalah, partai politik dianggap belum memberi perhatian dan belum menjadikan krisis iklim sebagai prioritas dalam agenda politik.

Tak hanya menyatakan kekhawatiran dan mendesak pemerintah mengambil tindakan, responden juga rela membayar biaya tambahan per bulan untuk mengatasi krisis iklim. 

Sebanyak 43 persen anak muda rela merogoh kocek maksimal Rp 30 ribu per bulan untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia. 

Menariknya, jumlah ini setara dengan nilai pajak karbon bagi 1 ton karbon, apabila menilik UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru-baru ini disahkan oleh DPR.

Baca juga: Penelitian Iklim Masa Lampau Berkontribusi untuk Memahami Perubahan Iklim Saat Ini