Syarat Berat Badan dalam Seleksi Calon Jaksa, Diskriminasi yang Harus Diakhiri

Hal ini terjadi di Indonesia akibat dari tidak ada aturan hukum yang komprehensif untuk mencegah obesitas. Indonesia sampai sekarang tidak memiliki aturan cukai gula, label nutrisi pada kemasan makanan, atau pembatasan iklan dan promosi komoditas tidak sehat.

Masyarakat menjadi target sasaran sejak kecil karena kurangnya regulasi yang melarang promosi makanan tidak sehat anak ke anak-anak dan sekolah.

Penghapusan diskriminasi di negara lain

Ada banyak riset yang menunjukkan bahwa diskriminasi berat badan terjadi dalam setiap tahapan pekerjaan, mulai dari proses rekrutmen dan wawancara hingga perbedaan gaji dan promosi jabatan. Studi tahun 2016 menemukan bahwa mereka yang obesitas kerap dianggap tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk promosi kerja dan posisi pimpinan.

Berbagai negara di dunia pun kemudian mengimplementasikan aturan hukum untuk melindungi pekerja dari diskriminasi berat badan.

Di Amerika Serikat, negara bagian Michigan melarang adanya diskriminasi berat dan tinggi badan sejak 1976. Peraturan sejenis ada di San Francisco dan Washington D.C.

Baca juga: Hati-hati, Makanan Ultra Proses Sebabkan Anak Obesitas Saat Dewasa

Di Massachusetts, pembuat kebijakan memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan melarang adanya diskriminasi tinggi dan berat badan di tempat kerja. Pengadilan Tinggi Washington juga memutuskan pada 2019 bahwa ilegal bagi pemilik kerja untuk menolak merekrut seseorang karena tingkat obesitas apabila mereka memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Di Kanada dan Australia, studi pada 2015 menemukan bahwa masyarakat mendukung adanya aturan hukum tambahan untuk melindungi pekerja dari diskriminasi berat badan. Negara bagian Victoria di Australia melalui Equal Opportunities Act melarang adanya diskriminasi berdasarkan karakteristik fisik, termasuk tinggi, berat, dan ukuran tubuh.

Sementara di Inggris pengadilan industri Irlandia Utara menerima klaim diskriminasi dari seseorang yang dicemooh oleh tempat kerja oleh karena obesitas.

Selain itu, lebih dari 100 organisasi medis dan sains di dunia pada 2020 menandatangani pernyataan bersama yang menekankan bahaya akan stigma berat badan dan pentingnya aksi untuk melindungi mereka dari diskriminasi.

Masalah regulasi di Indonesia

Indonesia saat ini tidak memiliki hukum kepegawaian yang secara eksplisit melindungi pekerja dari diskriminasi berat badan. Namun, tetap mengejutkan bahwa sebuah institusi hukum publik seperti Kejaksaan memberikan secara eksplisit adanya BMI sebagai persyaratan rekrutmen seorang jaksa.

Jaksa, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, merupakan sebuah agen negara yang mewakili kepentingan masyarakat untuk keadilan.

Untuk mencapai keadilan, Kejaksaan harus memastikan bahwa mereka menerima calon jaksa dengan kualitas akademis dan pekerjaan yang terbaik.

Mengingat lebih dari sepertiga penduduk dewasa di Indonesia mengalami kegemukan, maka persyaratan BMI tidak hanya diskriminatif, tapi juga menghilangkan kesempatan bagi Kejaksaan untuk merekrut kandidat berkualitas. Calon yang sebenarnya memiliki pengetahuan dan latar belakang yang tinggi untuk mencapai keadilan di Indonesia.

Intinya, persyaratan berat badan dan tinggi badan untuk calon jaksa dan profesi lain harus dihapus karena hal itu wujud diskriminasi.

Artikel ini tayang di Kompas.com berkat kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Tulisan di atas diambil dari artikel asli berjudul "Syarat berat badan dalam seleksi calon jaksa: diskriminasi yang harus diakhiri". Isi di luar tanggung jawab Kompas.com.