Tes Swab Antigen Pos Penyekatan Suramadu Ricuh, Begini Saran Ahli

KOMPAS.com - Kericuhan tes swab antigen di pos penyekatan di Jembatan Suramadu merupakan peristiwa memprihatinkan. Ahli menilai bahwa dari sisi biaya, posko ini tidak efektif.

Ahli Kebijakan Kesehatan Universitas Airlangga Ilham Akhsanu Ridlo menyarankan bahwa lebih banyak dilakukan penguatan pelayanan kesehatan primer yakni Puskesmas.

Terutama dalam pelayanan tes Covid-19 dan tracing atau penelurusan kasus penularan virus corona.

"Seluruh kepala daerah wajib memperkuat Puskesmas, dan memperkuat nakes (tenaga kesehatan) di sana (Bangkalan Madura) untuk melakukan dan meningkatkan test-tracing di wilayah kerjanya masing-masing," kata Ilham saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/6/2021).

Swab test antigen seharusnya didongkrak untuk test-tracing kontak erat di Puskesmas. Sebab, saat ini, test-tracing masih rendah.

Baca juga: Setelah Divaksinasi Covid-19, Masih Perlukah Tes Swab untuk Syarat Perjalanan?

"Rasio test-tracing ini penting agar misalkan jika ada 1 kasus positif di wilayahnya, nakes di Puskesmas bisa melakukan contact tracing paling tidak 30 orang kontak erat," jelas Ilham.

Jika ini konsisten dilakukan dan diperkuat kepala daerah, maka kita akan punya kontrol yang cukup baik dalam mengendalikan transmisi atau penularan Covid-19, imbuh Ilham.

Ilham menyarankan agar Madura dapat memperkuat sistem kesehatan.

Sementara daerah lainnya membantu dengan fasilitas kesehatan (Faskes) Rujukan, karena Madura kekurangan kecukupan SDM (sumber daya manusia), dalam hal ini tenaga kesehatan dan Faskes Rujukan.

Setelah ricuhnya tes swab antigen di pos penyekatan Suramadu, agar kasus segera terkendali, Ilham menyarankan pentingnya pengendalian mobilitas yang harus dilakukan serempak di semua wilayah.

Baca juga: Deteksi Kilat Corona, Swab Antigen Lebih Akurat Dibanding Rapid Test

KOMPAS.COM/GHINAN SALMAN Ratusan pengendara dilakukan tes swab antigen secara massal saat melintas di pos penyekatan Jembatan Suramadu sisi Surabaya, Minggu (6/6/2021).

"Agar tidak memicu diskriminasi, karena faktanya secara umum ada kenaikan kasus di Jatim (Jawa Timur). Bangkalan adalah potret, namun jika kita tidak fokus ke wilayah lain, kondisi Bangkalan akan sangat cepat terjadi di daerah lain di Jatim," papar Ilham.

Kericuhan yang terjadi di pos penyekatan Suramadu, kali pertama terjadi pada Jumat (18/6/2021) lalu.

Namun, kericuhan kedua yang terjadi pada Selasa (22/6/2021) dilakukan sekelompok warga.

Tidak hanya merusak fasilitas di pos penyekatan di Jembatan Suramadu, tetapi sejumlah orang juga mengancam dan menyerang petugas.

Baca juga: Tes Antigen Anies Baswedan Negatif tapi Swab PCR Positif, Apa Bedanya?

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto menjelaskan kejadian kericuhan tersebut dari adanya penumpukan kendaraan roda dua di sisi timur depan gate Jembatan Suramadu.

Dia mengatakan sejumlah pengendara motor yang tak sabar dengan kondisi tersebut, kemudian terlihat melakukan upaya provokasi agar terhindar dari pemeriksaan swab test atau tes usap antigen, diberitakan Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Kekacauan yang terjadi di pos penyekatan Jembatan Suramadu ini, menurut Ilham, kemungkinan bisa dielaborasi dengan pejabat pelaksana di lapangan.

"Namun, menurut saya, kurangnya pendekatan sosial dalam intervensi sebelum diputuskan adanya penyekatan ini. Sehingga terkesan (kebijakan) yang diambil sangat diskriminatif bagi masyarakat Madura," papar ilham.

Baca juga: Tes Antigen Covid-19 Disetujui WHO, Pakar Desak Pemerintah Agresif