Angka Imunisasi Dasar Anak Menurun Selama Pandemi, Begini Strategi Pemerintah

KOMPAS.com - Sejak pandemi Covid-19 dua tahun terakhir ini, pelaksanaan layanan imunisasi dasar anak mengalami penurunan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan secara global, sebanyak 23 juta anak di bawah umur satu tahun tidak menerima imunisasi dasar di tahun 2020.

Angka tersebut merupakan jumlah tertinggi sejak tahun 2009 silam. Sementara di Indonesia, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan UNICEF mencatat sebanyak 84 persen fasilitas pelayanan kesehatan imunisasi anak di Indonesia terdampak Covid-19.

"Di Indonesia penurunan imunisasi untuk semua jenis antigen terjadi pada kurun waktu tahun 2020 dan 2021, dibandingkan capaian cakupan imunisasi di tahun sebelumnya," ujar Plt Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, dr Prima Yosephine MKM, dalam konferensi pers Pekan Imunisasi Dunia 2022 yang digelar di Jakarta, Senin (18/4/2022).

Berdasarkan data cakupan dasar imunisasi rutin tahun 2021, lanjut dia, cakupan imunisasi dasar lengkap baru mencapai 84,2 persen dari target 93,6 persen.

Dalam periode 2019 hingga 2021, sebanyak 1,7 juta anak belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Selain itu, Prima menyampaikan cakupan imunisasi campak rubella juga mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai 2021.

Imunisasi campak rubella pada tahun 2019 sebesar 72,7 persen, kemudian turun menjadi 65,3 persen di tahun 2020 persen. Selanjutnya, di tahun 2021, angka imunisasi dasar anak ini turun kembali menjadi 58,5 persen.

"Kondisi ini tentu akan menurunkan tingkat kekebalan komunitas, dan menimbulkan daerah-daerah kantong yang berpotensi menjadi sumber kasus penyakit yang bisa dicegah," jelas Prima.

"Dengan imunisasi bahkan bisa menimbulkan kejadian luar biasa PD3i (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi)," imbuhnya.

Lantas, bagaimana strategi pemerintah untuk menangani penurunan angka imunisasi dasar lengkap anak?

Menjawab persoalan angka imunisasi anak menurun ini, Prima mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Petunjuk Teknis untuk mengatur pelaksanaan pelayanan imunisasi rutin pada masa pandemi Covid-19.

"Strategi khusus sesuai sasaran imunisasi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan cakupan imunisasi pada balita, baduta, dan anak usia sekolah," ucapnya. 

Strategi tingkatkan imunisasi dasar anak

Selain itu, pemerintah akan menjalankan tiga strategi untuk menggenjot angka imunisasi dasar pada anak, yang akan dilakukan pada Mei mendatang yakni pada Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Adapun tiga strategi dalam kegiatan tersebut, antara lain:

• Pertama, melaksanakan imunisasi kejar untuk melengkapi status imunisasi balita yang belum atau terlambat diimunisasi sesuai dengan jadwalnya. Imunisasi kejar ini mencakup vaksin polio, jenis oral polio vaccine (OPV), vaksin tetes, inactivated polio vaccine (IPV) atau vaksin suntik.
• Kedua, melakukan imunisasi tambahan campak rubella, dengan tujuan memberikan dosis tambahan tanpa memandang status imunisasi anak.
• Ketiga, melaksanakan perluasan dan introduksi vaksin baru yang bertujuan menambah kekebalan terhadap penyakit tertentu

Pada kesempatan yang sama, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes, dr Imran Agus Nurali, Sp.KO, mengatakan hal yang senada. Dia mengatakan bahwa aktivitas posyandu selama pandemi Covid-19 menurun menjadi 21 persen di tahun 2020.

Oleh sebab itu, Kemenkes sedang mengembangkan kemitraan penta-helix atau multi pihak untuk berbagai masalah kesehatan, termasuk meningkatkan capaian cakupan vaksinasi, di antaranya mencakup:

"Ini adalah konsep denigration (berdasarkan kesadaran sendiri), dia (masyarakat) harus membutuhkan bukan sesuatu yang harus dipaksa. Kalau membutuhkan dia pasti akan mencari akses ke posyandu, mau mendapatkan pelayanan kesehatan apa pun," terang Imran.

Di sisi lain Prima menuturkan, pelaksanaan Pekan Imunisasi Dunia 2022 merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan kembali kesadaran dari seluruh tingkatan masyarakat. Terutama, terkait dengan penggunaan vaksin untuk mengeliminasi PD3i.

Akan tetapi, tantangan program imunisasi di Indonesia bukan hanya adanya daerah-daerah kantong yang berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) PD3i saja, melainkan beberapa tantangan lainnya.

Beberapa hal tersebut meliputi dukungan program yang belum optimal dari pemerintah. Kemudian, masih adanya penolakan imunisasi, maupun manajemen penyimpanan vaksin dan sumber daya imunisasi yang masih perlu ditingkatkan.

“Di samping sikap waspada terhadap virus Covid-19 yang terus dijaga, layanan imunisasi anak harus tetap diberikan untuk menghindari risiko terjadinya KLB yang diakibatkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,” pungkas Prima.