Senangnya Warga Bangka, Lahan Mereka Kini Sudah Resmi Bersertifikat

Sebanyak 200 sertifikat yang diserahkan kali ini, terdiri dari 62 sertifikat untuk masyarakat di Kota Pangkalpinang, dan 62 sertifikat untuk masyarakat di Kabupaten Bangka.

Kemudian, 60 sertifikat untuk masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah, 10 sertifikat untuk masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dan 6 sertifikat untuk masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Kepulauan Babel I Made Daging mengatakan, tanah bersertifikat sebanyak 508.847 bidang atau sekitar 70,50 persen dari total estimasi keseluruhan 721.762 bidang.

Baca juga: Jokowi Resmi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik

Demi menuntaskan sisa yang belum terdaftar sebanyak 212.915 bidang, Kantor Wilayah BPN telah menyiapkan roadmap penyelesaian pendaftaran tanah di Kepulauan Babel untuk 2023 hingga 2025.

Penyelesaian kegiatan pendaftaran tanah dilakukan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Legkap (PTSL), Redistribusi Tanah, Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor serta Pelayanan Rutin.

"Pada 2023 target sertifikasi tanah melalui PTSL sebanyak 15.862 bidang tanah, per 1 Desember 2023 telah dituntaskan sebanyak 13.812 sertifikat hak atas tanah, selain itu telah dituntaskan kegiatan Pengumpulan Data Yuridis dan pemberkasan dengan hasil mencapai 15.920 bidang tanah," urai Made Daging.

Dia menambahkan, kegiatan Redistribusi Tanah dari target sebanyak 5.000 bidang tanah telah terealisasi sebanyak 3.583. Angka tersebut masih akan terus bertambah hingga mencapai 100 persen pada akhir Desember 2023.

Pada kesempatan itu juga dilakukan peluncuran sertifikat tanah elektronik. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Babel yang dipimpin langsung oleh Presiden melalui penyerahan 2,5 juta Sertipikat Hak Atas Tanah.

Selanjutnya, pemerintah bakal memantau manfaat sertifikat hak atas tanah yang diharapkan dibarengi dengan peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat (access reform) melalui sinergi pemegang hak atas tanah, lembaga perbankan dan pemerintah daerah melalui pembimbingan usaha, peningkatan keterampilan dan penyediaan peralatan teknis.