Pemerintah Harus Serius Benahi Akses Transportasi di Maluku

Jumlah bus yang beroperasi masih kurang dari kebutuhan, perlu penambahan hingga sekitar 6 armada bus.

Sedangkan di Pulau Kei (Kabupaten Maluku Tenggara) hanya satu rute bus perintis, yaitu Langgur– Sathen– Danar – Madwaer – Tetoad sepanjang 80 km dengan 1 unit bus.

Kondisi bus tidak laik

Meskipun demikian, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyayangkan kondisi bus perintis yang digunakan di Maluku rata-rata berada dalam kondisi yang tidak layak.

Kondisi armada bus terakhir buatan tahun 2016, bahkan masih ada bus buatan tahun 2012 yang masih dioperasikan.

"Sudah selayaknya semua armada bus yang beroperasi di Provinsi Maluku dapat diganti dengan armada baru. Sedangkan armada lama masih dapat digunakan sebagai angkutan logistik," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (22/10/2023). 

Dikatakan, potensi angkutan logistik yang menghubungkan Pulau Ambon dengan Pulau Seram sangat tinggi.

Dua sampai tiga baris kursi di dalam bus perintis dipenuhi barang milik penumpang. Mengurangi jumlah penumpang yang ingin naik bus, tempat duduk dipenuhi barang penumpang.

"Karena itu, kedepannya perlu dibatasi barang yang boleh dibawa penumpang, misalnya maksimal 1 kopor dan sejumlah barang yang dapat dibawa tangan. Yang penting layanan standar dengan waktu pelayanan prima sudah cukup," papar Djoko. 

Kelebihan barang diminta membayar sebagai angkut barang. Armada lama masih dapat dioperasikan untuk angkutan barang yang merupakan potensi pendapatan di Damri Wilayah Maluku.

Ia juga menyarankan, armada bus perintis yang digunakan tidak perlu berpendingin. Hal ini karena pendingin yang diletakkan di atap bus, sering terhalang dahan pohon dan akhirnya rusak.

Tambahan lagi, jaringan jalan yang dilewati tidak semulus jalan-jalan di Pulau Jawa, berlubang bahkan berkubang.

Jalan rusak ini sudah lama terjadi dan dibiarkan tidak diperbaiki, sehingga menjadikan waktu perjalanan menjadi lebih lama.

"Kondisi jalan seperti ini, sebaiknya dimasukkan dalam Program Inpres Pembangunan Jalan Daerah.
Harus diakui masih rendah perhatian pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan masih rendah apalagi di wilayah timur Indonesia," tandas Djoko.