Siapkan GTRA Summit 2023, Hadi Tjahjanto: Kementerian Terkait Harus Terlibat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyiapkan penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menegaskan, harus ada keterlibatan dari kementerian/lembaga terkait dalam GTRA Summit 2023.

Sehingga, setelah deklarasi berlangsung, materi tersebut dapat menjadi pedoman masing-masing kementerian/lembaga.

"Kita bahas dan sepakati bersama antara kementerian/lembaga. Jadi, kita semua memahami apa yang dideklarasikan dan dikonkretkan di lapangan," ucap Menteri Hadi, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (2/8/2023).

Hadi turut mengingatkan, GTRA Summit 2023 dapat dioptimalkan sebagai forum koordinasi lintas sektor yang dibentuk untuk mengakselerasi penyelesaian berbagai persoalan atau hambatan pelaksanaan Reforma Agraria.

Adapun Reforma Agraria adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi atensi langsung Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Digitalisasi Sertifikat Tanah, Bikin Mafia Tanah Tak Berkutik

"Konsekuensi Reforma Agraria sebagai PSN adalah semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah, termasuk badan usaha dan masyarakat harus bahu-membahu menyukseskannya," imbuh Menteri Hadi.

Sementara GTRA Summit 2023 rencananya akan digelar di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Maka dari itu, GTRA Summit kali ini mengusung tagline #RoadtoKarimun.

Kepri diusulkan menjadi tuan rumah pelaksanaan GTRA Summit 2023 karena selaras dengan salah satu isu yang akan dibahas, yaitu pemberian kepastian hukum kepada masyarakat yang hidup di atas laut.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni pada beberapa waktu lalu.

"Ada tema-tema yang akan kita bincangkan, salah satunya kita ingin memberikan sertifikat kepada masyarakat pesisir di Kepri. Ini satu tema yang meneruskan ide yang kita rumuskan di GTRA Summit Wakatobi," ucap Raja Juli.