Rapor Hadi Tjahjanto, Setahun Jadi Menteri ATR/Kepala BPN

EVA yang telah dicapai senilai Rp 5.574 triliun, dengan rincian; hak tanggungan Rp 5.392,6 triliun, BPHTB Rp 117,3 triliun, Pajak Penghasilan (PPH) Rp 50,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 13,5 triliun.

Sementara untuk sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah selama setahun terakhir telah mencapai 36.149 bidang.

Digitalisasi

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga terus gencar melakukan transformasi digital

Layanan elektronik di Kementerian ATR/BPN yang telah berjalan mencakup layanan pengecekan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), informasi zona nilai tanah, dan Hak tanggungan elektronik (HTel) dan Roya.

Layanan elektronik terbaru yang akan diluncurkan September 2023 mendatang adalah layanan jual beli.

Baca juga: 3 Miliar Dokumen Pertanahan Bakal Dikonversi Jadi Sertifikat Elektronik

Sementara kualitas data pertanahan siap elektronik hingga Juni 2023 mencapai 59,79 persen atau terdapat peningkatan 4,38 persen.

Menurut Hadi, digitalisasi pelayanan pertanahan ini memiliki sejumlah manfaat yakni meminimalisasi sengketa dan mempersempit gerak mafia tanah.

Kemudian data untuk perencanaan pembangunan daerah dan layanan informasi geospatial yang terintegrasi, meminimalisasi antrean dan semuanya dapat dilakukan dari mana pun (memudahkan masyarakat) 30 persen hingga 40 persen.

"Terakhir, mengurangi potensi korupsi," tegas Hadi.

Adapun kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk bertransformasi digital mencapai 90 persen.

Badan Bank Tanah

Rapor Hadi berikutnya adalah bank tanah. Ini bersifat badan khusus (sui generis), merupakan Badan Hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

Kekayaan Bank Tanah merupakan kekayaan negara dipisahkan, non-profit. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Bank Tanah dalam mendorong kemudahan investasi.

Di sisi lain, Badan Usaha juga memiliki kemudahan perolehan tanah melalui Bank Tanah.

Total target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2023, Kementerian ATR dapat memperoleh tanah selias 14.108,84 hektar.

"Total realisasi hingga Mei 2023 dari perolehan HPL adalah seluas 644 ,36 hektar atau 4,57 persen yang mencakup di Buton, Sulawesi Tenggara, dan Jember, Jawa Timur.

Sedangkan realisasi perolehan tanah 2022 seluas 10. 961,18 hektar atau melebihi 115 persen dari target RKAT 2022 seluas 9.565,80 hektar.