Tanggapi Polemik MLFF, Basuki: Lanjut Terus

Di sisi lain, jika ada pengguna jalan tol di Indonesia tidak membayar, tentu akan berdampak terhadap berkurangnya pendapatan BUJT sebagai upaya pengembalian investasi.

Baca juga: Ketika MLFF Hungaria Bermasalah, SLFF Jasa Marga Dipakai 13.000 Pengguna Aktif

Menurut Musfihin, pihak Roatex Ltd. Zrt. dan kontraktor utama asal Hungaria bersikukuh meminta agar Indonesia mengikuti sistem yang telah terbukti diterapkan di Hungaria, baik itu dari segi regulasi maupun penindakan hukumnya.

"Regulasi di Hungaria, jalan tol di bawah satu kementerian, polisi juga satu kementerian, di situ tinggal perintah, dan jalan tol nya milik Pemerintah, resikonya ada di Pemerintah," katanya.

"Sementara di Indonesia, jalan tol di bawah Kementerian PUPR, pemilik jalan tol nya berkontrak dengan PUPR, kontraknya perdata, dan BUJT ini punya keterkaitan perdata ke belakang yang banyak, dengan investor, dengan kreditur, dan sebagainya," tambahnya.

Usai perdebatan tersebut, proses penyiapan proyek MLFF tetap berjalan sembari kedua belah pihak terus berkomunikasi mencari jalan keluar.

Pihak dari Hungaria tetap bekerja dengan caranya sendiri yang seluruhnya dilakukan di sana, alias bukan dikerjakan di Indonesia. Sehingga, RITS tidak bisa mengontrol secara langsung.

Namun pada Februari 2023, pihak dari Hungaria hendak melakukan serah terima sistem yang telah dibuat dan juga disebut telah berfungsi penuh.

"Terus anak-anak teknis dari kami mengecek, AI kameranya sudah bisa atau belum, eh ternyata baru bisa menangkap plat nomor itu sekitar 80 persen, ini kan sudah diuji coba di Tol Jagorawi dan JORR S (ada peralatan gantry)," ungkapnya.

Dengan begitu, Musfihin tidak bisa menerima sistem tersebut. Karena tidak memenuhi KPI yang telah dijanjikan kepada Pemerintah Indonesia.