Tanggapi Polemik MLFF, Basuki: Lanjut Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan, skema transaksi tol non-tunai nirsentuh tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di jalan tol tetap dilanjutkan.

"Ya lanjut terus, itu kan (masalah) internal saja," papar Basuki kepada media dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Rencana pelaksanaan MLFF pertama yakni di Jalan Tol Bali Mandara mulai 1 Juni 2023 juga akan tetap diteruskan.

Baca juga: Sengkarut Masalah Internal di Balik Batalnya Uji Coba MLFF Jalan Tol

"Targetnya Juni ini kalau masih bisa dikaji lagi, kita teruskan saja," imbuh Basuki.

Sementara menanggapi persoalan Key Performance Indicator (KPI) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF, Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait sanksi bila ada pengguna jalan tol yang melanggar hingga bagaimana MLFF diterapkan.

Basuki juga menepis kabar PT RITS yang ingin menerapkan MLFF sama persis dengan yang diterapkan di Hungaria.

"Kalau enggak (sesuai dengan KPI), ya enggak dikerjakan. Ini kan sudah dikerjain, tinggal dicoba," tegas Basuki.

Informasi mengenai batalnya uji coba MLFF pertama kali dikemukakan oleh Musfihin Dahlan, Mantan Direktur Utama PT RITS.

Ternyata, batalnya uji coba MLFF di Tol Bali Mandara disebabkan oleh sejumlah persoalan internal yang terjadi antara RITS dengan Roatex Ltd Zrt.

Mengenai masalah itu, Musfihin mengaku ada perbedaan visi selama proses penyiapan penerapan MLFF di jalan tol Indonesia.

"Ini bukan persoalan Dirut atau tidak Dirut ya, bagi saya jabatan itu tidak penting, bagi saya bagaimana negara ini bisa mendapat produk yang baik. Visi kita berbeda," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Selasa Ini, Tarif Tol Bakter Kembali Normal, Cek Besarannya

Dia menceritakan, sewaktu memulai proyek ini, sistem MLFF memang sudah diterapkan dan terbukti berjalan sukses di Hungaria sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini.

Akan tetapi, dia telah menyampaikan bahwa sistem yang proven di Hungaria belum tentu bisa diterapkan secara utuh di Indonesia. Karena setiap negara tentu berbeda kondisinya.

"Di Hungaria itu jalan tol nya semua dikontrol oleh Pemerintah dan investasinya dikembalikan oleh Pemerintah. Sementara di Indonesia ada puluhan BUJT yang semua itu investasi swasta (pengembalian investasi), berbeda kan," terangnya.

Artinya, dalam penerapan sistem MLFF yang notabene tidak ada lagi gerbang tol (GT), apabila ada pengguna jalan tol di Hungaria yang tidak membayar tol, semua menjadi urusan Pemerintah.

Di sisi lain, jika ada pengguna jalan tol di Indonesia tidak membayar, tentu akan berdampak terhadap berkurangnya pendapatan BUJT sebagai upaya pengembalian investasi.

Baca juga: Ketika MLFF Hungaria Bermasalah, SLFF Jasa Marga Dipakai 13.000 Pengguna Aktif

Menurut Musfihin, pihak Roatex Ltd. Zrt. dan kontraktor utama asal Hungaria bersikukuh meminta agar Indonesia mengikuti sistem yang telah terbukti diterapkan di Hungaria, baik itu dari segi regulasi maupun penindakan hukumnya.

"Regulasi di Hungaria, jalan tol di bawah satu kementerian, polisi juga satu kementerian, di situ tinggal perintah, dan jalan tol nya milik Pemerintah, resikonya ada di Pemerintah," katanya.

"Sementara di Indonesia, jalan tol di bawah Kementerian PUPR, pemilik jalan tol nya berkontrak dengan PUPR, kontraknya perdata, dan BUJT ini punya keterkaitan perdata ke belakang yang banyak, dengan investor, dengan kreditur, dan sebagainya," tambahnya.

Usai perdebatan tersebut, proses penyiapan proyek MLFF tetap berjalan sembari kedua belah pihak terus berkomunikasi mencari jalan keluar.

Pihak dari Hungaria tetap bekerja dengan caranya sendiri yang seluruhnya dilakukan di sana, alias bukan dikerjakan di Indonesia. Sehingga, RITS tidak bisa mengontrol secara langsung.

Namun pada Februari 2023, pihak dari Hungaria hendak melakukan serah terima sistem yang telah dibuat dan juga disebut telah berfungsi penuh.

"Terus anak-anak teknis dari kami mengecek, AI kameranya sudah bisa atau belum, eh ternyata baru bisa menangkap plat nomor itu sekitar 80 persen, ini kan sudah diuji coba di Tol Jagorawi dan JORR S (ada peralatan gantry)," ungkapnya.

Dengan begitu, Musfihin tidak bisa menerima sistem tersebut. Karena tidak memenuhi KPI yang telah dijanjikan kepada Pemerintah Indonesia.