Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengembang Keluhkan Aplikasi Justisia, Rentan Dimanfaatkan Mafia Tanah

Kompas.com - 30/05/2023, 06:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan aplikasi Jaringan Untuk Sistem Aplikasi Sengketa di Indonesia (Justisia) yang telah diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dikeluhkan pengembang perumahan nasional dan sejumlah investor.

Aplikasi Justisia justru ditengarai menjadi celah baru, bagi masuknya praktik-praktik mafia tanah. Pada akhirnya mengancam investasi dan bisnis yang dijalankan pengembang.

Sejatinya, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi mendukung tujuan diciptakannya aplikasi Justisia yaitu memantau dan menekan praktik mafia tanah sebagai monitoring bagi ATR/BPN.

"Namun, belakangan keberadaan aplikasi Justisia, justru mengancam keberlanjutan investasi di daerah,” cetus Risma dalam keterangan resmi kepada Kompas.com, Senin (29/5/2023). 

Menurut Risma, aplikasi Justisia bisa dimanfaatkan oleh para mafia tanah untuk memeras pengembang lewat mekanisme membikin girik palsu dan kemudian melakukan gugatan ke PTUN.

Baca juga: Bikin Investasi Rp 3,2 Triliun Hilang, 80 Kasus Mafia Tanah Bakal Digebuk

"Harapannya, setelah gugatan ke PTUN, nomor perkara dan nomor sertifikat dimasukan dalam aplikasi, maka otomatis semua sertifikat pengembang langsung terblokir,” terangnya.

Risma menambahkan, ketika ada pihak lain yang memiliki dokumen girik atau Letter C dan memasukkannya ke dalam sistem aplikasi Justisia, pengembang yang status lahannya dipersoalkan tersebut otomatis terblokir.

Pengembang bersangkutan tidak boleh melakukan pembangunan, walaupun tanah yang dikuasai itu sudah bersertifikat hak guna bangunan (SHGB) atau hak milik (SHM).

Risma menekankan, cara verifikasi aplikasi Justisia ini yang dikritisi, karena masih belum memberikan keamanan dan kepastian buat pengembang dan investor.

"Tanah kami yang sudah bersertifikat dan resmi dikeluarkan oleh ATR/BPN, justru diverifikasi dengan dokumen letter C atau girik dari pihak lain, jadi tidak apple to apple dan proses mediasinya itu juga memakan waktu lama,” cetus Risma.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com