[POPULER PROPERTI] Kementerian PUPR Klarifikasi soal Jalan Nasional Era SBY dan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir.

Anies menyebutkan, pembangunan jalan nasional pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 20 kali lipat lebih banyak dari yang dibangun selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Anies, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun selama Jokowi memimpin. Sedangkan pada era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

Menanggapi polemik yang terjadi ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, penambahan jalan nasional yang diklaim oleh Anies sebenarnya merupakan hasil perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Jadi, status jalan nasional yang bertambah sekian ribu kilometer itu adalah perubahan status dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Jadi tidak ada pembangunan baru yang disebut zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu salah interpretasi data BPS," ungkap Hedi kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).

Ini menjadi artikel terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Kamis (24/5/2023).

Penjelasan selengkapnya dari Kementerian PUPR bisa Anda akses di sini Ini Klarifikasi Kementerian PUPR soal Klaim Anies tentang Jalan Nasional

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla menyebutkan, jalan tol yang selama ini dibanggakan pembangunannya oleh Pemerintah, dibangun oleh investor dan swasta.

Oleh karenanya, jalan tol bukan dibangun Pemerintah, politikus senior Partai Golkar tersebut meminta Pemerintah fokus untuk membangun jalan tak berbayar.

Lantas, benarkah jalan tol yang dibanggakan Pemerintah dibangun oleh investor swasta seperti klaim JK?