Ini Klarifikasi Kementerian PUPR soal Klaim Anies tentang Jalan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. 

Saat berpidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023), Anies menyebutkan bahwa pembangunan jalan nasional pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 20 kali lipat lebih banyak dari yang dibangun selama era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

Baca juga: Kata Anies, Pembangunan Jalan Nasional Era Jokowi Kalah dengan SBY, Benarkah Demikian?

Namun demikian, eks Gubernur Jakarta ini mengatakan bahwa Jokowi masih kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan nasional yang bisa digunakan oleh masyarakat secara gratis.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat," ujarnya.

Menurut Anies, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun selama Jokowi memimpin. Sedangkan pada era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Pada era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," papar Anies.

Sanggahan dari Kementerian PUPR

Menanggapi polemik yang terjadi ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan penambahan jalan nasional yang diklaim oleh Anies sebenarnya merupakan hasil perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. 

"Jadi status jalan nasional yang bertambah sekian ribu kilometer itu adalah perubahan status dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Jadi tidak ada pembangunan baru yang disebut zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu salah interpretasi data BPS," ungkap Hedi kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).