Surat Putus Kontrak Proyek Rp 2,7 Triliun Beredar, Inspektorat Sumut Cari Pembocornya

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat rapat koordinasi proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah tahun jamak, meminta kontraktor mengejar target rampung pada 2023, karena jalan dan jembatan sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat.

Pembangunan jalan diharapkan menjadi daya ungkit pemulihan ekonomi. Pemprov Sumut memilih ruas jalan menuju kawasan wisata, pusat produktivitas, perkotaan, daerah tertinggal dan terisolasi.

Edy mengharapkan semua pihak mendukung kelancaran proyek pembangunan jalan sepanjang 450 kilometer yang tersebar di seluruh Sumut.

"Selain tepat waktu, tepat mutu juga menjadi prioritas kita. Ini murni untuk rakyat, tidak usah ragu-ragu. Saya mau ini terwujud untuk rakyat saya, inilah motivasi kita, saya minta semangat, lakukanlah yang terbaik, pasti bisa," kata Edy, di kantor Dinas PU.

Selain pembangunan jalan dan jembatan, Sumut juga memiliki tugas menyiapkan infrastruktur pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Aceh-Sumut pada 2024.

Edy kembali meminta dukungan seluruh pihak dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur seperti venue dan lainnya.

"Ini juga harus kita siapkan, ada kurang lebih 34 cabang olahraga yang main di Sumut, harus selesai venuenya," ungkapnya.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Bambang Pardede memastikan KSO proyek pembangunan dapat mengejar target rampung pada 2023. Dia juga menekankan kualitas harus menjadi prioritas.

"Kita pastikan pengerjaan proyek ini tepat waktu dan tepat mutu,” katanya.

Sebelum ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada pekan lalu, Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono saat konferensi pers di kantor gubernur menegaskan proyek perbaikan jalan di Sumut senilai Rp 2,7 triliun akan selesai sesuai target.

Sebagai kontraktor proyek, pihaknya optimistis target tercapai dan membantah tidak memiliki dana untuk mengerjakan proyek.

Kalau proyek tidak sesuai rencana, bukan hanya Pemprov Sumut yang bermasalah, Waskita juga akan diputus kontraknya.

“Waskita sebagai perusahaan publik yang diputus kontraknya, pemerintah akan marah. PMN akan ditarik lagi,” kata Destiawan.