Pembangunan Transportasi Nasional Butuh Kolaborasi Pemerintah Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur transportasi nasional butuh kolaborasi maupun sinergitas Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pusat.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, kolaborasi diperlukan agar program pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan dengan optimal.

"Kolaborasi yang baik harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya," ujar Budi Karya, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (17/1/2023).

Sejumlah kolaborasi yang telah dilakukan bersama Pemda untuk mendukung program di sektor transportasi, meliputi dukungan untuk meningkatkan muatan balik kapal tol laut, dukungan kebijakan block seat atau subsidi untuk keberlanjutan penerbangan di daerah, serta dukungan pengalokasian subsidi dalam penyediaan angkutan massal perkotaan dengan skema subsidi.

Menurut Budi, tol laut yang semula hanya 29 titik, telah menjadi 39 titik, okupansinya sudah bagus dan harganya pun sudah turun.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan agar muatan balik tol laut ditambah, misalnya dengan membawa komoditas rumput laut atau ikan, sehingga harga dari tol laut bisa lebih ekonomis, dan kita bisa menambah titik-titik jangkauan tol laut itu sendiri," imbuh Budi.

Selain itu, dukungan penyediaan dan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, tata ruang, dan perizinan dari Pemda, menjadi kunci kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi.

Di antaranya, mengatasi keterbatasan APBN untuk mendanai berbagai kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mencari pendanaan kreatif non-APBN melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Baca juga: Lebih Baik Mana, Bangun Jalan Tol atau Benahi Transportasi Publik?

Sejumlah infrastruktur transportasi di beberapa daerah yang telah berhasil dibiayai melalui skema creative financing antara lai kerjasama pemanfaatan (KSP) di Bandara Sentani, Tjilik Riwut, Fatmawati, Hanandjoeddin, dan Raden Inten.

Sedangkan yangmelalui skema KPBU di antaranya Pelabuhan Patimban, Kereta api Makassar-Pare-pare, serta yang akan datang akan dilakukan di Bandara Kediri dan Proving Ground Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berstandar Internasional di Bekasi.

"Kami tidak mungkin melaksanakan ini tanpa kolaborasi, oleh karenanya nanti bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara sektoral kita lakukan kolaborasi dengan Pemda di Indonesia Timur, Tengah dan Barat," tutup Menhub.