Lebih Baik Mana, Bangun Jalan Tol atau Benahi Transportasi Publik?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan akan penyediaan transportasi publik yang memadai kian penting dan terus disuarakan oleh masyarakat.

Hal ini salah satunya tercermin lewat keluhan banyak pengguna media sosial Twitter soal kemacetan yang semakin menjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung akibat membeludaknya jumlah kendaraan pribadi.

"Warga Semarang (& Jateng) masi bolehlah berbangga punya transportasi (massal) publik yg lebi baik dari Bandung (& Jabar). Padahal dulu kayaknya Semarang minder liat ide2 transportasi Bandung. Apalg APBD Semarang juga lebi kecil," ungkap pengguna Twitter @gumpxxxxx.

Sementara transportasi publik terkesan hanya sebagai anak tiri, apalagi ketika jalur khusus untuk bus umum, sebut saja Transjakarta, yang tetap harus berbagi dengan kendaraan pribadi pada jam-jam sibuk.

Atau kasus lain seperti padatnya penumpang Commuterline yang tak jarang mereka menyebut dirinya sendiri seperti "ikan pepes" ketika menggunakan transportasi publik ini pada jam sibuk.

Terlebih, Commuterline kerap berhenti menunggu pergantian kereta masuk stasiun.

"yg bilang "emg aja lo pada males" lo rasain naik Tj an**. sblm covid emg udah ngerasain macet, tp skrng gw ngerasa yg beralih ke tj makin banyak bikin desek2an ga** ot** mana makin macet jg. kek mo mam**s capenya," tulis pengguna Twitter @agapxxxxx dalam utas tentang ribuan orang menandatangani petisi untuk kembali work form home (WFH).

Baca juga: Mengintegrasikan Jakarta dalam Sebuah Peta

Belum lagi, Pemerintah yang terkesan lebih fokus untuk mendorong pemakaian kendaraan pribadi dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol hingga anggaran untuk kendaraan listrik yang lebih besar.

Sedangkan jaringan transportasi publik yang direpresentasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) misalnya, harus berjibaku untuk mendapatkan anggaran.

Mereka baru saja menandatangani kontrak Public Service Obligation (PSO) 2023 untuk Kereta Api (KA) Ekonomi Rp 2,5 triliun dan KA Perintis Rp 124 miliar.