Dana Kementerian PUPR Tahun 2022 Tak Terserap Rp 7,96 Triliun

JAKARTA,KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2022, Kementerian PUPR masih menyisakan sisa anggaran sebesar Rp 7,96 triliun dari PAGU anggaran yang tersedia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi V DPR RI, Rabu (17/1/2022).

“Secara garis besar anggaran yang tidak terserap di tahun 2022 adalah sebesar Rp 7,96 triliun atau 6,32 persen dari Pagu,” ungkap menteri Basuki.

Baca juga: Selama 11 Tahun, Kementerian PUPR Bantu Warga Beli Rumah 1,9 Juta Unit

Dikatakan, PAGU yang didapatkan oleh Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 125,99 triliun.

Namun pada akhir tahun, realisasi keuangan yang dilakukan hanya sebesar Rp 118,03 triliun atau 93,7 persen. Sementara realisasi fisik sebesar 96,2 persen.

Tidak terserapnya anggaran tersebut, terbagi dalam beberapa pos anggaran yakni Dana Blokir Rp 530 miliar, sisa lelang Rp 620 miliar, sisa belanja pegawai Rp 130 miliar serta sisa pengadaan tanah sebesar Rp 490 miliar.

Kemudian dana untuk pinjaman atau hibah luar negeri (PHLN) juga masih tersisa Rp 3,18 triliun, kegiatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tersisa Rp 2,56 triliun, anggaran untuk Dirjen pemeliharaan infrastruktur Rp 2 miliar serta kegiatan yang tidak terlaksana lainnya yang akan diluncurkan ke tahun 2023 sebesar Rp 430 miliar.

Baca juga: Demi Jakarta, Kementerian PUPR Garap 5 Paket Proyek Pengelolaan Air Limbah

Menurut Menteri Basuki, Pagu anggaran tahun 2022 yang telah terserap digunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur berbagai proyek strategis nasional seperti bendungan, jalan tol, irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM) dan program satu juta rumah.

“Anggaran PAGU juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur mendukung acara internasional seperti KTT 20 Bali, renovasi TMII Jakarta, penataan Kawasan Labuan Bajo serta pembangunan Sirkuit Mandalika,” tambahnya.