Meski Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas, Sektor Properti Akan Tetap Bergairah

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, baik  secara global maupun Indonesia.

Berdasarkan laporan Global Economic Prospects yang diterbitkan Bank Dunia pada Januari 2023, proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2023 terpangkas menjadi 1,7 persen dari sebelumnya 3 persen.

Sementara untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023, Bank Dunia juga memangkasnya dari 5,3 persen menjadi 4,8 persen.

Seiring resesi ekonomi yang menghantui pada tahun 2023, adakah dampaknya buat sektor properti di Indonesia?

Pengamat Properti sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit menyampaikan, sektor properti khususnya perumahan landed dan ruko, sebenarnya sudah mulai pulih dari terjangan Covid-19 sejak awal tahun 2022.

"Terlihat dari laju kenaikan penyaluran kredit KPR yang telah mendekati 10 persen per tahun. Angka ini didukung pertumbuhan PDB indonesia yang stabil di atas 5 persen mulai dari Q1 sampai Q4 tahun lalu," katanya kepada Kompas.com, Rabu (11/01/2023).

Baca juga: 4 dari 5 Orang Indonesia Berencana Beli Rumah pada Tahun 2023

Menurut dia, pemulihan sektor properti terutama landed house dan ruko tetap akan berlangsung pada tahun ini bahkan hingga beberapa tahun ke depan.

Meskipun Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi, lalu adanya kemungkinan kenaikan BI7DRR (suku bunga acuan BI) tahun ini, bahkan perhelatan politik menuju Pilpres dan Pileg pada awal tahun 2024.

"Mengapa begitu? (pemulihan sektor properti tetap berlangsung meski terdapat beberapa kondisi di atas) Ada empat faktor," ujarnya.

Panangian menjelaskan, faktor pertama adalah pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2023 masih sekitar 5 persen, walaupun ada resesi global.

Kedua, laju bunga KPR tidak akan jauh dari sekitar 10 persen. Ketiga, kenaikan BI7DRR sifatnya sementara, hanya untuk menahan laju inflasi dan kurs Rupiah terhadap dolar AS (USD).

Keempat, siklus politik dan properti sudah decoupling (saling tidak memengaruhi satu dengan yang lain), sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.

"Jadi kesimpulannya resesi dunia tidak ada hubungannya dengan permintaan rumah dan ruko di indonesia. Tetapi Covid-19 terbukti membuat permintaan pasar properti anjlok sampai dengan 65 persen pada tahun 2020, pada saat pertumbuhan PDB -2,1 persen," tutupnya.

Baca juga: Ojol, Pedagang Olshop, dan Ormas Bisa Ambil Kredit Rumah Tapera, Ini Syaratnya

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya menyampaikan, krisis pangan dan energi berkepanjangan karena perang Ukraina dengan Rusia belum diketahui waktu berakhirnya.

Inflasi tinggi hingga suku bunga yang juga terus melonjak memang membuat sektor properti menghadapi tantangan yang cukup berat.

"Tapi kami sebagai developer tetap melihat peluang," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (12/01/2023).

Dia menjelaskan, kebetulan KPR komersial di Indonesia sampai dengan sekarang tidak mengalami kenaikan bunga, dan inflasi di Indonesia juga masih pada kisaran 5 persen.

"Kita beruntung dapat rezeki windfall dari sektor pertambangan. Khususnya batubara membuat kita mencapai record income negara tertinggi. Inflasi yang tinggi itu di negara lain, bukan di Indonesia," tandasnya.

Untuk KPR Bersubsidi FLPP, pasar segmen tersebut tetap menjanjikan. Apalagi dengan dukungan pemerintah guna memenuhi kebutuhan perumahan sektor MBR.

Sementara untuk masyarakat segmen atas dengan potensi pembelian high property akan terbantu dengan kemudahan pembelian properti asing.

"Bahkan dengan adanya my second home visa yang berlaku sampai dengan 10 tahun, diharapkan mengangkat sektor properti di atas Rp 5 miliar," imbuhnya.

Sedangkan masyarakat segmen menengah tergantung KPR. Karena itu diharapkan sektor perbankan tetap mendukung penyediaan KPR dengan suku bunga bersaing.

"Agar calon konsumen bisa tetap membeli properti dengan angsuran yang terjangkau," katanya.

Baca juga: Jakarta Terendah, Ini 5 Provinsi yang Warganya Banyak Tinggal di Rumah Milik Sendiri

Kata Bambang, segmen yang memerlukan dukungan adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Umumnya generasi milenial yang penghasilannya di atas MBR, tapi tidak berbeda jauh.

Celakanya, kalangan MBT ini yang harus membayar KPR dengan bunga komersial. Ini sangat memberatkan MBT, padahal mereka yang jadi tulang punggung pergerakan ekonomi kreatif dan IT.

"Harusnya selain ke MBR, kaum MBT perlu didukung juga. Tapi tidak usah sebesar MBR, misal 50 persen dari subsidi bunga FLPP," pungkasnya.