Pemerintah China Turun Gunung, Atasi Krisis Properti

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah China dikabarkan mulai mengambil langkah dalam mengatasi krisis properti yang telah berlangsung selama satu tahun terakhir.

Akhir November lalu, Pemerintah China mengeluarkan regulasi untuk bank-bank dalam negeri, kebanyakan bank milik negara, untuk memberikan pinjaman kepada pengembang properti.

Pinjaman ini ditujukan kepada pengembang untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sempat mangkrak setelah kesulitan membayar hutang dan terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Belum Bebas Utang, Evergrande Batalkan Proyek Pembangunan Stadion Guangzhou FC

Pinjaman kali ini juga berbeda dari pinjaman-pinjaman sebelumnya. Pengembang boleh meminjam uang pada bank untuk melanjutkan proyek dan menarik investor, lalu membayar hutangnya pada kemudian hari ketika keadaan ekonomi perusahaan sudah mulai membaik.

“Sektor properti di China berkaitan dengan banyak sektor industri lainnya, jadi pengembangan properti yang baik adalah salah satu tolok ukur kesuksesan ekonomi negara,” ucap Kepala Bank Sentral Yi Gang seperti dikuti dari nytimes.com.

Sejak diberlakukannya regulasi ini, The Industrial and Commercial Bank of China mencatat telah meminjamkan 91 miliar dollar AS atau Rp 1.423 triliun kepada 12 pengembang properti.

Bank of Communications juga mencatat telah meminjamkan 14 miliar dollar AS atau ekuivalen Rp 219 triliun  kepada Vanke, pengembang properti terbesar di China.

Selain memberikan pinjaman kepada pengembang, kementerian ekonomi negeri tirai bambu ini juga memberikan keringanan pajak pada konsumen yang membeli rumah baru dalam waktu satu tahun setelah menjual rumah sebelumnya.

Diketahui, krisis properti ini dimulai sejak Presiden Xi Jinping membatasi peminjaman dan pendanaan pada pengembang properti sejak tahun lalu yang membuat pengembang kesulitan membayar hutang dan obligasi.

Kesulitan ini akhirnya mengakibatkan pengembang terpaksa memberhentikan pengerjaan proyek yang ditanggapi dengan aksi mogok bayar oleh pembeli.