Gedung Baru Kejari Medan Roboh, Pengamat Anggaran: Usut Tuntas Pelakunya

MEDAN, KOMPAS.com - Robohnya gedung baru di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menuai kritik dari pengamat anggaran, Elfenda Ananda.

Mantan ketua Forum Independen Transfaransi untuk Anggaran (FITRA) Sumatera Utara ini menilai, peristiwa yang terjadi  sangat memalukan karena mencoreng Institusi penegak hukum.

Harusnya, kualitas proyek lebih baik dibanding pembangunan di luar lembaga penegak hukum tidak akan ada pemborong atau rekanan yang berani berbuat curang.

Informasi yang didapat, sumber dana pembangunan dari APBD Medan berupa hibah senilai Rp 2,4 miliar.

Pengguna Anggaran (PA) adalah Dinas Perkim Kota Medan dan jika merujuk kepada regulasi, pekerjaan ini diproses karena ada pengusul yakni Kejari Medan.

"Sebagai institusi pengusul, tentunya akan mengawal dan mengawasi pembangunan sejak diusulkan sampai terealisasi. Kalau ada kasus seperti ini, semua aparat penegak hukum harus melakukan insvestigasi," kata Elfenda lewat pesan singkat, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Gedung Baru Kejari Medan Roboh, Bobby Nasution Daftar Hitamkan Kontraktor

Pegiat anti korupsi ini menegaskan, untuk memastikan proses penyelidikan dilakukan transparan, objektif dan bertanggung jawab, investigasi tidak hanya dilakukan Kejari Medan, harus melibatkan aparat penegak hukum lain seperti pengawas kejaksaan, polisi dan KPK.

Selidiki siapa dibalik proyek ini, sangat berani mengerjakan pekerjaan berkualitas rendah. Tidak akan ada pihak yang berani melakukan kecuali rekanan di-"back up" pihak yang kuat.

Apa yang terjadi pada kasus ini, menurutnya, sudah melukai hati masyarakat. Rakyat sudah dirugikan dua kali.

"Kerugian pertama, pembangunan kantor Kejari lebih diutama dari persoalan kemiskinan, jalanan masih banyak yang rusak, banjir dan sebagainya," kata Elfenda.