Basuki Tandatangani 7 Prasasti Infrastruktur Strategis di NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menandatangani 7 prasasti di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (1/10/2022).

Melansir unggahan Twitter resmi Kementerian PUPR @KemenPU, Minggu (2/10/2022), penandatanganan ketujuh prasasti tersebut dilakukan sebagai penanda selesainya pembangunan infrastruktur strategis di NTT.

Menteri Basuki mengatakan bahwa penandatanganan prasasti ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik atas infrastruktur yang sudah selesai dibangun.

Di dalam prasasti tersebut tertera nama kontraktor serta konsultan pelaksana pembangunan infrastruktur.

Seluruh infrastruktur dibangun sebagai prasarana dasar guna meningkatkan kualitas permukiman, penataan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), penyediaan air bersih, hingga pengelolaan sampah.

Baca juga: Pasok Air Baku di Kupang, Bendungan Manikin Ditargetkan Rampung Awal 2024

7 prasasti infrastruktur stategis di NTT tersebut meliputi:

1. Penataan Kawasan Pulau Rinca Taman Nasional Komodo,
2. Penataan Kawasan Marina Labuan Bajo,
3. Penataan Kawasan Kota Kupang,
4. SPAM Wae Mese II,
5. SPAM Kali Dendeng,
6. Sistem Pengelolaan Sampah Warloka, dan
7. Penataan Kawasan Kumuh Oesapa.

Sementara itu, membahas mengenai salah satu infrastruktur yang dibangun seperti Kawasan Marina di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, wilayah ini disebut bisa menjadi contoh tata kota pantai dan pesisir di Indonesia.

Kawasan "Waterfront" Pantai Marina menjadi ruang terbuka dan ruang aktivitas kreatif bagi masyarakat serta wisatawan untuk menikmati keindahan laut Labuan Bajo.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, penataan Kawasan Marina di Labuan Bajo merupakan model yang baik bagi kota-kota pantai dan pesisir di Indonesia.

Baca juga: Rehabilitasi Bendung Kambaniru di NTT Hampir Kelar, Ini Penampakannya

Khususnya kota yang mengandalkan potensi pariwisata sebagai basis perekonomian lokal.

"Ruang publik sebagai ruang ketiga perlu kita ciptakan agar kota-kota kita semakin humanis, nyaman dan berkualitas layanannya," ujar Endra dikutip dari laman Kementerian PUPR, Jumat (22/07/2022).