Rencana Pembangunan Jembatan Buton-Muna, Biayanya Ditaksir Rp 15 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR bakal membangun Jembatan Buton-Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, kini tahapannya masih dalam proses kajian dan persiapan.

Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Yudha Handita Pandjirawan mengatakan, Jembatan Buton-Muna rencanannya akan membentang di atas selat Baruta-Kolagana.

Dibangun di atas lahan seluas 70 hektar yang terbagi masing-masing 35 hektar di Pulau Buton dan Muna.

"Kebutuhan lahan ini antara lain untuk pembangunan jalan pendekat, rest area, fasilitas umum, wisata laut, dan kantor pengelola," ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Minggu (19/06/2022).

Baca juga: Ada Pekerjaan Konstruksi Girder KCJB, Jembatan Antelope Bisa Dilalui

Menurut Yudha, sejak tahun 2020-2021 Kementerian PUPR telah menyelesaikan desain Jembatan Buton-Muna dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

"Meskipun demikian perlu dilakukan kembali review desain dari Independent Proof Check (IPC). Setelah itu kita mendapatkan notes," ujarnya.

Yudha menambahkan, Jembatan Buton-Muna dengan total panjang 2.969 meter memiliki panjang bentang utama sepanjang 765 meter.

Terdiri dari bentang jembatan pendekat Pulau Muna sepanjang 186 meter dan bentang jembatan pendekat Pulau Buton sepanjang 525 meter.

Adapun biaya pembangunan Jembatan Buton-Muna diperkirakan mencapai Rp 15 triliun dengan estiminasi waktu pengerjaan 4 tahun.

Baca juga: 29 Jembatan Dibangun demi Perlancar Konektivitas Trans-Papua

"Jembatan pendekat dan jembatan utama lebarnya 2,21 meter dengan 2 jalur, terdiri dari 4 lajur ditambah dengan 2 jalur untuk motor. Sehingga sudah diantisipasi untuk pergerakan traffic hingga 100 tahun ke depan," tutur Yudha.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Ditjen Pembiayaan Infrastrukur PUPR Reni Ahiantini menambahkan, sepanjang tahun 2021 sampai akhir semester I tahun 2022 telah disusun kajian melalui KPBU untuk pembangun Jembatan Buton-Muna.

Meliputi aspek hukum, finansial, kelembagaan, dan manajemen resiko sesuai dengan regulasi yang ada.

"Kami juga sama-sama paralel dengan Ditjen Bina Marga, tentunya yang digunakan saat ini adalah angka yang nantinya ada review dari Tim Direktorat Jembatan," pungkas Reni Ahiantini.