Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Momentum Berbenah World Cities Day 2021

Kompas.com - 26/10/2021, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Peran mereka pada jaman modern dalam merencanakan dan membangun kota baru dan kutub pertumbuhan ekonomi baru berupa koridor urban Balikpapan-Samarinda-Penajam Paser Utara.

Dengan segala konsekuensi dan timbang saran ekonomi, geo politik, sosial, lingkungan dan ketahanan nasional, IKN akan menjadi preseden dan tak pelak mempengaruhi keberanian para perencana Indonesia untuk menyusun rencana.

Bagi rakyat, tentu ujung-ujung nya adalah kelayak hunian. Seberapa layak huni dan nyaman kah kota saya nanti.

Apa ukurannya?

Kalau kita perhatikan produk-produk aturan merencana kota kita, seperti misal nya Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) nya, nampak ada hal yg janggal atau kurang.

Ternyata pencapaian livability atau kelayakhunian, belum secara eksplisit menjadi ruh aturan tersebut.

Sehingga banyak perencana kota kita berkutat dalam diskursus tentang standar teknis, tanpa measurement outcome yang spesifik.

Untuk itu ke depan, kita harus melakukan penyempurnaan dan pengkayaan NSPK dengan memasukan livability sebagai sasaran outcome sebuah rencana.

Dengan demikian aturan merencana kota di jaman urbanisasi ini harus menjadi cara memastikan bagaimana negara menjamin kelayakhunian kota.

Untuk memastikan ukuran kelayakhunian, para perencana harus melakukan analisis multidimensi atas kelayakhunian.

Agar analisis lebuh tajam, harus dilakukan pemetaan standar kelayakhunian dibandingkan dengan indeks multi dimensi kemiskinan misalnya.

Untuk kelayakhunian, analisis multidimensi persepsi warga kota yang dilansir Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia melalui Most Livable City Index (2009-sekarang) layak dipertimbangkan pemerintah untuk dipakai.

Lalu, disandingkan dengan indeks multidimensional kemiskinan, seperti Multidimensional Poverty Index (MPI) yang dirilis UNDP Human Development Report.

Indeks ini melakukan pengukuran atas perubahan dalam beberapa dimensi dan 10 indikator seperti kesehatan (anak, mortalitas, gizi), pendidikan (masa sekolah), dan standard hidup (air, sanitasi, listrik dan lain-lain).

Saya tidak bosan-bosannya merekomendasikan, perlu segera ada perubahan mendasar dalam cara merencana kota Indonesia.

Mumpung ada IKN baru, mumpung ada momentum World Cities Day.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com