Komisi V DPR Minta Kementerian PUPR Prioritaskan Program Padat Karya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan program padat karya pada tahun anggaran 2022.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Nasdem Soehartono mengatakan bahwa program padat karya sangat penting mengingat semakin banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya terutama di tengah pandemi Covid-19.

"Saya himbau kepada Menteri untuk memprioritaskan padat karya, karena banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya," kata Soehartono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (06/09/2021).

Baca juga: Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2022 Disetujui Rp 100,5 Triliun

Menanggapi hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan segera menindaklanjuti usulan dari komisi V DPR RI dalam merealisasikan anggaran tahun 2022.

Dia mencatat setidaknya terdapat tiga usulan yang akan segera dilakukan, pertama terkait program padat karya, kedua pengasawan realisasi keuangan Kementerian PUPR TA 2022, dan ketiga menindaklanjuti hasil laporan dari kunjungan kerja Komisi V DPR RI.

"Kami tentu di Kementerian PUPR akan menjalankan tiga usulan utama itu pada 2022, terutama terkait padat karya dan hasil kunjungan kerja komisi itu juga yang akan menjadi perhatian kami di PUPR," kata Basuki.

Hanya, tidak usulan usulan dapat direalisasikan pada tahun 2022. Hal itu mengingat adanya keterbatasan anggaran pada tahun ini.

"Jadi kalau misalnya ada 10 usulan ya tentu tidak semuanya bisa diselesaikan, karena keterbatasan desain, kriterianya, maupun anggaran yang ada," jelasnya.

Namun demikian, Basuki berkomitmen untuk tetap memperhatikan khususnya pada tahun 2022-2023.

Untuk diketahui, Komisi V DPR RI menyepakati alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2022 adalah sebesar Rp 100,5 triliun

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan alokasi yang termasuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) itu akan segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

"Adapun alokasi anggaran Kementerian PUPR yang telah kami catat untuk TA 2022 adalah sebesar Rp 100,5 triliun," kata Lasarus.

Berikut aftar rincian alokasi anggaran Kementerian PUPR TA 2022:

1. Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR sebesar Rp 641,77 miliar
2. Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebesar Rp 101,7 miliar
3. Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR sebesar Rp 39,70 triliun
4. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR sebesar Rp 12,51 triliun
5. Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR sebesar Rp 41,23 triliun.
6. Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebesar Rp 5 triliun.
7. Ditjen Bina Konstruksi Rp 600 miliar
8. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar Rp 212,8 miliar
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 400 miliar
10. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 197,5 miliar