Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Deddy Herlambang
Pengamat Transportasi

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN)

Haruskah Subsidi Integrasi Jaklingko Mahal?

Kompas.com - 02/09/2021, 12:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Titik simpul tersebut menjadi pusat integrasi tersendiri antar moda. Ada 5 integrasi antar-moda, yakni integrasi fisik (prasarana), jadual, aplikasi IT, pembayaran (tarif) dan kelembagaan (internal).

Bila memang ada tekad untuk beralih ke angkutan umum maka perlu subsidi (PSO) dari pemerintah sehingga tarif sangat murah dan terjangkau di seluruh lapisan masyarakat, bila perlu tarif 0 rupiah atau digratiskan pada angkutan umum.

Konsekuensi logisnya, pemerintah harus menyubsidi PSO yang sangat mahal tetapi negara akan mendapatkan manfaat, jalan kembali produktif karena tidak macet, kecelakaan berkurang dan kualitas udara membaik karena emisi gas buang berkurang.

Sebenarnya pembiayaan subsidi dapat berkurang oleh pemerintah kalau pembiayaan tarif integrasi dapat berasal dari non fare box seperti TOD tax, reklame iklan, dan persewaan ruang.

Masalah Integrasi Tarif

Integrasi dalam pengelolaan berbagai moda perlu diciptakan melalui perwujudan kerangka kelembagaan.

Hal ini terutama untuk memastikan adanya sinergi dalam perencanaan operasional tarif dan juga kesinambungan dukungan finansial dan kebijakan yang saat ini dibatasi oleh sekat ego-sektoral dan administrasi wilayah.

Permasalahan sulitnya integrasi saat ini adalah karena banyaknya stakeholders yang mempunyai kewenangan dalam pengembangan transportasi di Jabodetabek.

Koordinasi lemah karena banyaknya stakeholders menimbulkan hambatan pada saat pengambilan keputusan.

Sulitnya untuk menciptakan layanan yang efisien dan seamless untuk tiap moda sehingga adanya hambatan hambatan dalam konektivitas integrasi antar-simpul transportasi di Jabodetabek.

Juga masih belum optimalnya fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam implementasinya untuk integrasi antar-moda dan integrasi antar-wilayah.

Sampai saat ini pula belum terdapat aturan standar pelayanan minimal (SPM) untuk integrasi atau konektivitas antar-moda.

SPM hanya ada pada moda-modanya sendiri; SPM angkutan kereta api, SPM angkutan berbasis jalan, SPM angkutan penerbangan, SPM angkutan laut dan SPM angkutan penyeberangan namun belum ada SPM untuk mengintegrasikan antar-moda itu semua.

Filosofi utama dalam manfaat integrasi tarif adalah:
1. Tarif integrasi akan lebih murah;
2. Belanja transportasi setelah integrasi tarif tidak akan menjadi lebih mahal, atau paling tidak masih sama bila terakumuliasi dengan biaya transportasi first mile dan last mile;
3. Seamless, pembayaran lebih mudah cukup 1 kartu atau 1 aplikasi fintech dalam gawai untuk semua moda perjalanan (intermoda);
4. Pindahnya pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum (bukan pindahnya antar kendaraan umum);
5. Penggunaan subsidi/PSO lebih tepat sasaran kepada pihak yang lebih membutuhkan;
6. Biaya subsidi/PSO lebih terkontrol oleh publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com