Potensi Obyek Reforma Agraria di Papua Barat dari Pelepasan Kawasan Hutan

Kompas.com - 03/06/2021, 15:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdapat otensi pelepasan kawasan hutan di Papua Barat sebagai tanah objek reforma agraria (TORA) untuk mempercepat reforma agraria.

"Ini karena luasnya kawasan hutan yang ada di Papua Barat, juga adanya percepatan Reforma Agraria melalui penertiban tata kelola perizinan," kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (03/06/2021).

Surya menjelaskan, total luas Provinsi Papua Barat adalah 10,2 juta hektar. Dari total luas tersebut, 90 persennya atau sekitar 9,2 juta hektar merupakan kawasan hutan.

"Sedangkan areal non-kawasan hutan bagi pemukiman hanya sekitar 10 persen dari total luas wilayah yang ada di sini, ini potensi yang sangat luar biasa," imbuh dia.

Baca juga: Gugus Tugas Reforma Agraria Fokus Pada Food Estate di Kalteng

Oleh karena itu, Surya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku pemilik kawasan hutan tersebut untuk mendorong dan mempercepat reforma agraria.

Sementara terkait tata kelola perizinan, ada peran besar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan ini juga sedang gencar melakukan terobosan dalam mengevaluasi perizinan.

Selain itu, terdapat tiga hal lainnya yang bisa dilakukan guna mempercepat reforma agraria di Papua Barat yaitu pelaksanaan reforma agraria yang inklusif terhadap masyarakat hukum adat, penertiban tata kelola perizinan dan potensi reforma agraria dari Potensi Tanah Terlantar, dan juga pelaksanaan reforma agraria di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sejalan dengan peta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, terdapat poin meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non-hutan, pendaftaran tanah adat sesuai hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat.

"Artinya penyediaan ruang hidup bagi masyarakat hukum adat di sini menjadi penting dalam praktik pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan pemberdayaan berbasis kemitraan, konsolidasi tanah, penguatan melalui tata ruang hingga penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial," terang Surya.

Dia pun mengajak anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Papua Barat untuk melihat Papua Barat bukan hanya sebagai provinsi yang terdiri dari daratan, tapi juga sebuah provinsi kepulauan karena terdapat 4.108 pulau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.