KPK dan Kementerian ATR/BPN Bangun "Whistleblowing System"

Kompas.com - 28/01/2021, 13:00 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil. Dok. Kementerian ATR/BPNMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyediakan layanan Whistleblowing System (WBS) bagi masyarakat.

WBS merupakan saluran pengaduan praktik tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan kegiatan itu.

Dalam membangun sistem ini, KPK menawarkan dua opsi kepada Kementerian ATR/BPN.

Opsi pertama adalah apabila kementerian/lembaga telah memiliki sistem WBS, akan dibangun dashboard, dinamakan iWeb.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengaduan KPK Amir Arif mengarakan, dashboard ini akan menampilkan field-field yang telah disepakati berupa tanggal dan judul laporan, tempat kejadian, ataupun satuan kerja.

"Untuk opsi ini, KPK akan menginstal aplikasi bernama Aruma Kopi di WBS yang sudah ada," tutur Amir dalam keterangan tertulisnya yangd diterima Kompas.com, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN Klaim OSS Mudahkan Investasi dan Anti-korupsi

Pada opsi kedua, apabila kementerian/lembaga belum memiliki WBS, KPK akan memberikan akses kepada yang bersangkutan untuk menggunakan dashboard yang telah dibangun KPK.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati memilih untuk memilih opsi kedua yaitu memanfaatkan dashboard yang sudah dibangun KPK.

Yulia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN sebenarnya telah membangun WBS, namun terdapat kendala.

"Keberadaan WBS Kementerian ATR/BPN memang sebelumnya ada di situs resmi Kementerian ATR/BPN, akan tetapi karena kendala teknis, aplikasi WBS di situs tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan," terang Yulia.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi Pusdatin dan LP2B Kementerian ATR/BPN Farid Hidayat mengaku setuju dengan opsi kedua.

Sebab, Kementerian ATR/BPN tidak perlu lagi melakukan maintenance (pemeliharaan) data dan dapat memenuhi kegiatan yang telah ditentukan oleh KPK.

Selain akan membangun WBS, KPK juga akan melaksanakan asesmen, melakukan wawancara dengan beberapa pegawai, serta mengumpulkan data-data terkait informasi organisasi Kementerian ATR/BPN.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X