Pengadaan Lahan Tol Yogya-Bawen Seksi 1 Kurang Rp 1,1 Triliun Lagi

PGS Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen (JBJ) Oemi Vierta Moerdika mengatakan, pelaksanaan pembangunan tol tersebut diawali dengan tahapan pembebasan lahan yang merupakan domain pemerintah.

Pembebasan lahan juga baru dapat dilakukan setelah keluarnya izin penetapan lokasi (penlok). Setelah lahan bebas, mulai dilakukan pengerjaan konstruksi.

"Tentunya ini diawali dengan proses land clearing," kata Oemi kepada Kompas.com, Selasa (7/9/2021).

Menurut dia, hingga saat ini lahan yang sudah dibebaskan adalah area Seksi 1, sementara Seksi 2-6 masih dalam proses penentuan lokasi (penlok) bersama Pemprov Jawa Tengah.

Pembebasan lahan pada Seksi 1 dilakukan setelah JBJ mengantongi izin penlok dari Pemprov DIY pada 21 Desember 2020 lalu.

"Progres tanah bebas 22,9 persen di Seksi 1. Seksi yang lain masih dalam proses (penlok) dengan Pemprov Jateng," terang Oemi.

Oemi menjelaskan, progres tersebut telah menyerap seluruh alokasi anggaran pembebasan lahan 2021 tahap 1 yang disediakan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 365 Miliar.

JBJ melakukan pembayaran uang ganti kerugian (UGK) lahan kepada masyarakat sebanyak tiga kali di Desa Tirtoadi, Sleman, DIY.

Pembayaran pertama berlangsung pada 30 Juni-1 Juli 2021 sebanyak 38 bidang tanah dan 4 bangunan dengan total biaya Rp 63 miliar.

Kemudian pembayaran kedua pada 4-5 Agustus 2021 sebanyak 96 bidang dengan total Rp 102 miliar.

Dan, pembayaran ketiga sebanyak 126 bidang telah diserahterimakan warga kepada pemerintah melalui mekanisme pembayaran langsung dengan nilai sebesar Rp 164 miliar.

"Besaran UGK yang diterima warga tergantung luasan lahan yang terkena trase jalan tol. Namun kalau dirata-rata warga mendapatkan sekitar Rp 1 miliar-Rp 3 miliar," jelas Oemi.

Dia menyampaikan, untuk penyelesaian pembebasan lahan Seksi 1 yakni Yogyakarta-Banyurejo sepanjang 8,7 kilometer, membutuhkan alokasi anggaran pembebasan lahan di 2021 sebesar total Rp 1,5 triliun.

Mengingat telah terserapnya anggaran sebesar Rp 365 miliar, pihaknya masih membutuhkan tambahan alokasi anggaran pada 2021 senilai Rp 1,1 triliun.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan pengadaan tanah (DPPT), total kebutuhan awal untuk pembebasan lahan proyek Jalan Tol Yogya-Bawen sebesar Rp 7,5 triliun.

Sesuai jumlah wilayah yang terdampak pembebasan lahan proyek Jalan Tol Yogya-Bawen yakni 69 desa.

"Kami masih menanti tambahan alokasi pengadaan lahan 2021 tahap 2 dari pemerintah," tuturnya.

Menurut Oemi, jadwal konstruksi tidak bisa berlangsung sesuai rencana awal yakni Agustus 2021.

Alasannya ada perubahan kebijakan pemerintah terkait pembebasan lahan, penyesuaian terhadap aturan baru serta kondisi pandemi.

"Target konstruksi bergeser ke awal tahun 2022," imbuhnya.

Dengan begitu, target pengoperasian Jalan Tol Yogya-Bawen pada akhir 2023 juga bergantung pada rencana pemerintah dalam menyelesaikan proses pembebasan lahan sepanjang trase jalan.

Perlu diketahui, Tol Yogyakarta-Bawen diperkirakan menelan investasi senilai Rp 14,26 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun.

Jalan tol ini terdiri dari 6 seksi yaitu Seksi 1 Yogyakarta-SS Banyurejo sepanjang 8,25 kilometer, SS Banyurejo-SS Borobudur sepanjang 15,26 kilometer, dan SS Borobudur-SS Magelang sepanjang 8,08 kilometer.

Kemudian, SS Magelang-SS Temanggung sepanjang 16,64 kilometer, SS Temanggung-SS Ambarawa sepanjang 22,56 kilometer, sera SS Ambarawa-Interchange (IC) Bawen membentang 5,21 kilometer.