Amerika Serukan Gencatan Senjata Sementara dalam Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat mengajukan draf resolusi di Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata sementara di Gaza.

Di sisi lain, Hamas meminta gencatan senjata yang permanen.

Dalam draf naskah resolusinya, AS juga memperingatkan Israel untuk tidak menyerang Rafah yang sudah sesak dengan pengungsi Palestina.

Baca juga: Menlu Palestina Sebut Pendudukan Israel sebagai Kolonialisme dan Apartheid

AS sebelumnya menghindari penggunaan kata "gencatan senjata" dalam voting PBB tentang perang di Gaza, tetapi Presiden Joe Biden dalam beberapa kesempatan membuat komentar serupa.

Kendati demikian, AS berencana melakukan veto terhadap draf resolusi lainnya. Resoluasi yang diajukan Aljazair itu menyerukan gencatan senjata selekas mungkin atas nama kemanusiaan.

Lebih dari satu juta orang Palestina menjadi pengungsi.

Jumlah ini adalah setengah dari total populasi Gaza -dan mereka semua menyesaki Rafah setelah dipaksa berlindung di sana.

Rafah berada di ujung selatan Gaza dan berbatasan dengan Mesir. Sebelum perang pecah, jumlah penduduk Rafah hanyalah 250.000 orang.

Kebanyakan pengungsi tinggal di tempat penampungan sementara atau tenda kumuh. Akses mereka ke makanan dan air minum bersih juga terbatas.

PBB sudah merilis peringatan bahwa rencana serangan Israel ke Rafah dapat berujung ke "pembantaian".

Israel melancarkan serangan ke Gaza menyusul serangan dari kelompok bersenjata Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Sekitar 1.200 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut sementara sedikitnya 240 orang dijadikan sandera.

Serangan militer Israel sudah menewaskan 29.000 orang di wilayah Palestina, menurut kementerian kesehatan Hamas.

Baca juga: Korban Tewas di Gaza Dekati 29.000 Orang, Cukuplah Sudah...

Washington berada di bawah tekanan internasional yang luar biasa untuk menggunakan pengaruh mereka untuk membendung gempuran Israel. AS lebih menekankan kepada hak Israel - sekutu mereka - untuk membela diri.

Walaupun berjanji akan menolak rancangan resolusi Aljazair, draf naskah susunan AS pun menentang rencana Israel.

Perundingan-perundingan ihwal naskah AS akan dimulai pekan ini. Namun, belum jelas kapan atau bahkan apakah proposal AS akan berlanjut ke tahap voting. Resolusi apa pun yang keluar dari PBB tidaklah mengikat secara hukum.

Ini adalah yang pertama kalinya AS menyerukan gencatan senjata sementara di Gaza dalam forum PBB. Sebelumnya, resolusi apa pun yang menggunakan kata "gencatan senjata" diveto AS.

Rancangan naskah AS juga menyebut serangan darat besar-besaran di Rafah akan mengakibatkan lebih banyak penderitaan bagi warga sipil dan kian banyak yang mengungsi - termasuk potensi pengungsian ke negara tetangga.

Negara tetangga yang dimaksud di sini adalah Mesir.

Naskah AS juga mengatakan serangan ke Rafah akan berdampak serius terhadap perdamaian dan keamanan regional.

Baca juga: PBB Terpaksa Setop Kirim Bantuan ke Gaza Utara karena Penembakan, Warga Padahal Kelaparan

Naskah AS ke Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata sementara dilaksanakan secepat mungkin ini selaras dengan pernyataan Presiden Joe Biden dalam diskusinya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu lalu.

Netanyahu menolak tekanan dunia internasional untuk berpikir ulang ihwal rencana serangan ke Rafah.

Alih-alih, Netanyahu bersumpah akan menyelamatkan sandera yang tersisa dan mengalahkan Hamas di seluruh penjuru Gaza.

Anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz, memperingatkan bahwa manuver akan dilancarkan kecuali Hamas membebaskan semua sandera selambat-lambatnya tanggal 10 Maret. Tanggal ini adalah tanggal dimulainya Ramadan.

Liga Arab mengatakan Dewan Keamanan PBB tidak bisa tutup telinga atas seruan dari komunitas internasional yang menuntut gencatan senjata.

Meski begitu, patut dicatat bahwa di satu sisi, Hamas menuntut gencatan senjata permanen (dan bukan sementara). Mereka sebelumnya menolak usulan Israel untuk gencatan senjata dua bulan.